presiden 1

 tujuh hari berkabung nasional, perintah pengibaran bendera setengah tiang-lain soal Anda patuh atau keberatan-Soeharto yang berpulang Ahad dua 

pekan lalu sudah menjadi "pahlawan". Suka atau tidak, sejak ia masuk Rumah Sakit Pertamina hingga wafat, tiga pekan lalu , ia masih seorang master dengan kuasa 

penuh. Pejabat tinggi keluar-masuk membesuknya. Turun-naik fungsi jantungnya menelan 

berita kematian pedagang "gorengan" Slamet, yang putus asa lalu bunuh diri akibat harga  kedelai ekstra tinggi. Semua stasiun televisi-beberapa memang milik anak-anaknya- mengarahkan moncong kamera ke rumah sakit, seraya mengulang-ulang sejarah  perjalanannya saat  mengemudikan negeri. Tentu saja, untuk menghormati dia yang sakit keras, sengaja dipilih berita-berita bagus saja. Di rumah sakit, keluarga menetapkan "protokoler" ketat: hanya mereka yang  mendapat perkenan boleh menghampiri. Tidak semua bekas anggota lingkaran dekat lolos  seleksi. Harmoko, yang selama menjadi menteri tidak pernah lupa minta petunjuk sang bos, 

entah kenapa tak masuk hitungan. Juga Habibie, bekas presiden yang pernah menyebut 

Soeharto sebagai profesornya itu. Di tengah paduan suara politikus merapal permintaan maaf untuknya, rupanya belum tersedia maaf untuk dua bekas setiawan itu. 

saat  ia akhirnya wafat, penyiar televisi dengan mata sembap semakin bersemangat menyiarkan kebaikan dan kisah sukses. Jam tayang ditambah, rating meningkat 

mengalahkan sinetron mana pun-artinya iklan pasti datang berduyun-duyun. Usaha 

"menggoreng" perasaan rakyat lewat TV harus dikatakan berhasil. 

Tiba-tiba di layar kaca orang menyaksikan sosok yang hanya boleh diberi simpati dan 

dikirimi doa. Mereka yang bicara lain, apalagi menyinggung dosa dan salahnya, seakan 

keliru, jahil, nyinyir, atau menyimpan dendam. Mungkin Asep Purnama Bahtiar benar. 

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu merasa yang diberitakan media massa  bukan lagi sebagaimana adanya, melainkan hasil konstruksi tentang sebuah "dunia" yang  diciptakan media massa dan pihak-pihak yang terlibat.  Sebentar lagi, sesudah  Astana Giribangun, makam keluarga yang megah itu, tidak lagi 

menjadi berita, yang tersisa yaitu  masalah  perdata yayasan Soeharto, dan debat tentang 

status hukum ahli waris. Pemerintah jangan sampai habis waktu mengurus soal ahli waris 

ini. Semua aturan sudah jelas. Bila anak-anak almarhum tidak meminta penetapan menolak 

waris ke pengadilan, artinya hak waris jatuh ke tangan enam anaknya. sesudah  apa yang 

diberikan Soeharto, mestinya tidak masuk akal bila ada di antara anak-anaknya yang berpikir 

untuk menolak waris itu. Selanjutnya, kejaksaan bisa berurusan dengan anak-anaknya dalam 

perkara perdata. 

 

masalah  pidana Soeharto memang otomatis gugur dengan kematiannya, namun  para kroni  yang masih hidup perlu terus dipersoalkan. Pemerintah tinggal menyatakan kebijakan 

zaman Soeharto yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan, melawan hukum, atau 

membelokkan kebijakan publik untuk keuntungan diri dan kelompok sendiri. Siapa pun yang 

menikmati manfaat dari kebijakan semacam itu bisa langsung ditetapkan sebagai obyek 

pengusutan. Dan para penikmat tak bisa menghindar. Selama ini mereka tidak melakukan 

usaha apa pun untuk menolak "madu" privilese yang mereka isap dengan riang. 

Ada banyak cara kalau pemerintah memang mau dan memiliki  niat. Audit semua 

kekayaan para kroni hanya salah satu metode itu. Harta yang bersumber dari privilese, atau 

yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, bisa dibawa ke pengadilan. Secara prinsip, menikmati 

keuntungan dari kebijakan yang melawan hukum termasuk perbuatan melawan hukum 

juga. 

Bukti-bukti sudah sedemikian gamblang. Dokumen rahasia dari Departemen Luar 

Negeri Amerika Serikat dan Gedung Putih bisa dipakai sebagai bukti tambahan untuk 

mengusut korupsi di zaman Orde Baru itu. 

Publik tinggal menunggu, apakah di pengadilan para kroni akan buang badan dengan 

menimpakan semua kesalahan kepada Soeharto, tokoh yang kini mereka puja dan sudah 

begitu banyak memberikan "gula-gula" kepada mereka. Hanya pengecut tulen yang sanggup 

"menusuk" sang tuan yang sudah di alam baka. 

Mengusut para kroni merupakan keharusan, kalau pemerintah memang ingin 

menegakkan keadilan ekonomi dan melaksanakan pesan konstitusi untuk menjamin 

persamaan kesempatan berusaha bagi warga negara. Tanpa tindakan apa-apa, fasilitas 

istimewa dan kenikmatan yang selama ini diduga diperoleh secara curang tidak akan pernah 

berakhir. Hanya kerajaan boneka yang membiarkan keadaan buruk ini terus berlangsung. 

Sebaiknya pemerintah memberi prioritas mengusut para kroni-tindakan yang 

diamanatkan MPR itu. Menyelesaikan masalah  ini lebih penting ketimbang sibuk 

mempertimbangkan gelar pahlawan untuk Soeharto-usul yang dipekikkan lantang Priyo Budi 

Santoso, orang Golkar yang pernah tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan 

Korupsi itu. 

 jakarta, 1966. Soekarno yang memerintah enam tahun dengan Demokrasi Terpimpin 

yang gegap-gempita itu digantikan seorang tentara pendiam. Ia tampan, di tangannya 

ada selembar surat mandat berkuasa: Supersemar. 

Sejak itu, bahkan berpuluh-puluh tahun berselang, sesudah  jenazahnya dikebumikan 

di Astana Giribangun, Karanganyar, Senin pekan lalu, jenderal pendiam itu terus mengharu 

biru bangsa ini. Ya, Soeharto (1921-2008) tak berhenti di situ. 

Ada nostalgia yang selalu membuat orang rindu akan stabilitas yang dibangunnya 

dahulu , manakala demokrasi menimbulkan riak-riak ketidakpastian: munculnya raja-raja kecil 

di daerah, kebebasan berekspresi yang berisik, dan para oportunis mendominasi panggung-

panggung kekuasaan. Dan sikapnya yang tak pernah beringsut dari doktrin NKRI dan tidak 

toleran terhadap aspirasi daerah itu sekonyong-konyong jadi alternatif saat  separatisme 

mulai menggejala di Sumatera, Maluku, Papua, dan belahan lain di negeri ini. 

Bagaimana ia bisa begitu merasuk ke dalam aliran darah bangsa ini? 

Tiga puluh dua tahun berkuasa, Soeharto tentu saja memiliki  banyak kesempatan 

untuk berbuat baik maupun buruk-ia melakukannya, silih berganti. Namun ada proses yang 

seakan terus-menerus berlangsung di masa pemerintahan yang panjangnya hanya bisa 

dikalahkan oleh pemimpin Kuba Fidel Castro itu, yaitu sentralisasi, bahkan lalu  

personalisasi, dengan sosok Soeharto sebagai nukleus sentral seluruh negeri. 

Tak aneh, para pengamat budaya sering membandingkan pemerintah Orde Baru 

dengan kerajaan Jawa Mataram-sistem politik dengan konsep yang menempatkan raja 

sebagai pusat kekuasaan yang menghimpun segenap kekuatan kosmis. Raja yaitu  sosok 

sakti, sangat sakti. Dalam tradisi Jawa, demikian Benedict Anderson dalam bukunya yang 

klasik The Idea of Power in Javanese Culture, legitimasi tidak datang dari manusia. Dengan 

kesaktiannya sang ratu bisa menaklukkan manusia lain di sekitarnya. Dan Soeharto, sadar 

atau tidak, tampaknya yakin dialah titik pusat itu. 

Proses sentralisasi mungkin bisa tercium sejak dini. Tepatnya  saat  ia 

menyederhanakan partai-partai-kantong-kantong kekuasaan di luar pemerintah-

peninggalan demokrasi liberal yang dibikin lumpuh Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno. 

Pada Pemilu 1971, seperti ditulis Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional 

Democracy in Indonesia, partai yang jumlahnya puluhan itu menjadi hanya sepuluh partai. 

Dan segenap aturan pemilu digiring ke satu tujuan: kemenangan Golkar. 

Waktu itu, para demokrat pendukungnya, termasuk para mahasiswa Angkatan 66 

yang menurunkan Soekarno sebelumnya, sama sekali tidak menaruh curiga. "Kami tahu dia 

tentara yang tidak senang politik," kata Arief Budiman, salah seorang aktivis.  

Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan pada 

pundaknya. Soeharto membebaskan tahanan politik dan mengizinkan surat kabar yang 

dibredel Soekarno terbit kembali. Orde Baru dengan cepat "menjelma" menjadi koreksi 

terhadap Orde Lama; dan Soeharto sendiri merupakan koreksi terhadap Soekarno. Ia 

terbukti mengucapkan selamat tinggal kepada model pemerintah yang gemar 

mengutarakan slogan-slogan, pemerintah yang sibuk berseru ganyang Malaysia dan 

membiarkan ekonomi negeri ini tercampak dengan inflasi sampai 600 persen. Sebuah 

program pembangunan direntangkan, inflasi dikendalikan, dan Indonesia mulai memasuki 

pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Modal asing berdatangan. 

namun  pengikisan kekuasaan di luar nukleus pemerintahan Orde Baru ternyata tidak 

berhenti. Sebuah kejadian pada pertengahan 1970-an lantas mengantar pengikisan 

selanjutnya: sepuluh partai diringkas menjadi dua partai dan satu golongan. Peristiwa Malari 

(1974) menghadang pemerintah yang berencana mewujudkan gagasan Tien Soeharto, 

Taman Mini Indonesia Indah, dan mulai diroyan korupsi. Tantangan para mahasiswa kali ini 

dihadapi dengan tangan besi. Wajah pemerintah yang dahulu  toleran dan terbuka itu pun 

digantikan wajah galak dan represif. Beberapa tahun lalu , 1978-1979, tantangan yang 

frontal dari mahasiswa dijawab dengan NKK/BKK-larangan berpolitik bagi para mahasiswa di 

kampus. 

Pada 1980-an, sentralisasi kekuasaan yang berjalan selama satu periode itu pun 

mencapai tahap yang cukup mencengangkan: nukleus itu melebar. Putra-putri Presiden 

Soeharto yang sudah mulai besar itu menjadi bagian dari inti sel dan terjun ke dunia bisnis 

berbekal "hak-hak istimewa" sebagai anak presiden. Sebuah edisi majalah Forbes 

memberitakan, sesudah  krisis moneter 1997, kekayaan Soeharto dan keluarganya mencapai 

US$ 16 miliar. 

Dalam memoarnya yang tebal, From Third World to First, mantan Perdana Menteri 

Singapura Lee Kuan Yew menyebut, "Saya tidak mengerti mengapa anak-anaknya perlu 

menjadi begitu kaya." Dalam buku yang sama, Lee menyayangkan Soeharto sudah  

mengabaikan nasihat mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Benny Moerdani pada 

akhir 1980-an agar ia mengekang gairah anak-anaknya untuk mendapatkan aneka privilese 

bisnis. 

Menurut Kuntowijoyo, seperti dikutip Eriyanto dalam buku Kekuasaan Otoriter, 

Soeharto yaitu  tipe manusia yang mendasarkan diri pada an act of faith-perbuatan 

berdasarkan keyakinan-dan bukan tipe jenis an act of reason, perbuatan berdasarkan akal. 

sebab  itu, banyak ucapan dan tindakan Soeharto yang mengejutkan, namun  ia tidak pernah 

ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak perlu pertimbangan rasional saat  

membubarkan PKI, namun  sebab  keyakinannya sendiri. Dalam biografi yang disusun O.G. 

Roeder, ditunjukkan betapa yakin Soeharto saat  mengisi kekosongan pimpinan Angkatan 

Darat. "Saya bertindak atas keyakinan saya sendiri."  

Dan agaknya dengan keyakinan yang sama pulalah ia memutuskan untuk 

melancarkan operasi "petrus" alias penembakan misterius untuk membasmi preman. Sikap 

keras yang sama boleh jadi mendasari keputusan untuk melakukan tindakan drastis yang 

melahirkan banyak korban di Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Papua, dan beberapa  tempat 

lain. Catatan hitam pelanggaran hak asasi manusia ini sungguh tak mudah dihapuskan 

begitu saja. 

Puncak sentralisasi yang sangat nepotistis itu akhirnya tampil dalam bentuk yang 

begitu transparan pada 1997: ia terpilih untuk ketujuh kalinya, dan itu berarti hampir 

separuh dari usianya dihabiskan sebagai presiden negeri ini. Dalam Kabinet Pembangunan 

VII, Siti Hardijanti Rukmana, putri sulungnya, diangkat menjadi Menteri Sosial. Dan 

manakala jangkauan wewenang yang diberikan kepada seorang Menteri Sosial lalu  

terlihat begitu luas, orang pun mulai membayangkan sebuah suksesi yang tidak berbeda 

dengan peristiwa keluarga: sang putri sulung mengambil alih peran ayahnya. 

Gaya Soeharto memang sentralistis, nepotistis, dan kerap kali represif. namun  dari cara 

itu lahir pula program kesejahteraan yang berhasil-dan ujung-ujungnya menampilkan 

citranya yang populis. Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images, buku 

yang berisi kumpulan tulisan yang membahas periode itu, menyebut keberhasilan Keluarga 

Berencana, program yang bermula pada 1970 dan bertumpu pada pertimbangan nilai-nilai 

ekonomi semata. Soeharto percaya setiap anak membutuhkan sandang, pangan, 

pendidikan; dan segenap kebutuhan itu tak mungkin terpenuhi jika negeri ini mengalami 

ledakan pertumbuhan penduduk. 

Pelaksanaan program Keluarga Berencana bersifat top-down dan sama sekali tidak 

berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan Tien Soeharto pada puncak organisasi, dan 

didukung istri pemimpin tertinggi di daerah-daerah, mesin birokrasi menggerakkan program 

Keluarga Berencana sampai ke desa-desa terpencil. Di dalamnya ada represi yang berbuah 

beberapa  kisah pedih, walau dunia melihatnya sebagai prestasi. 

Kelewat lama berkuasa, Soeharto dan lingkaran kecil sahabat dan  keluarga dekat 

tumbuh menjadi satu-satunya kalangan yang bertanggung jawab atas aneka gejala sosial 

ekonomi di negeri ini: represi, keberhasilan model kesejahteraan, korupsi yang demikian 

mengerikan, juga kehancuran ekonomi akibat krisis moneter 1997-1998. 

Ahad dua pekan lalu, hidupnya yang panjang berakhir sudah, namun  lakon dan 

legasinya-baik yang lama maupun yang belum lagi terungkap-terus menghantui negeri ini. 

 Dari Istana ke Astana 

beberapa  petinggi negara yang tadinya asyik bersenda-gurau tiba-tiba terdiam. 

Suasana senyap. Jenazah Soeharto diusung masuk ke pemakaman Astana Giribangun. 

sesudah  diletakkan, peti dibuka. Tidak cuma dilapisi kain kafan, jenazah itu juga 

diselimuti kain tebal warna putih. 

Suwardi, pengurus pemakaman Desa Karang Bangun, cukup kesulitan membuka kain 

itu, pada saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat. Membuka kain itu saja 

memerlukan waktu sekitar tiga menit. 

Keluarga memutuskan Soeharto dikubur bersama peti yang dikalungi untaian melati. 

namun  tubuhnya diganjal tanah. Dimiringkan ke arah kiblat. Enam pengurus makam 

berpakaian sorjan perlahan memasukkan jenazah diiringi jeritan terompet militer. 

sesudah  itu, jasad dihujani kembang aneka rupa. Ditutup tanah. Sebiji kelapa yang 

sudah dibelah tengkurap di atas kubur. Menghabiskan usia 87 tahun-32 tahun di antaranya 

memerintah dengan penuh kontroversi-Soeharto selesai sudah. 

Di perhentian terakhir itu, jasadnya dimakamkan di antara sang istri, Siti Hartinah, 

yang wafat pada 28 April 1996, dan sang mertua, KRA Soemoharjono. Liang lahat itu sudah 

digali beberapa tahun lalu namun  selama ini hanya ditimbuni pasir. Dindingnya kukuh. Dilapisi 

beton marmer kasar. 

Makam Astana Giribangun itu didirikan pada 1974 oleh yayasan Mangadeg yang 

dipimpin Siti Hartinah. Cara membangunnya cukup unik. Sebuah bukit setinggi 17 meter 

dipotong, lalu di atasnya dibangun kompleks pemakaman setinggi bukit itu. 

Arsitek pemakaman itu yaitu  Ali Surono, seorang dosen di Universitas Gadjah 

Mada. Astana artinya makam. Giri artinya gunung. Jadi, Giribangun, "Artinya gunung yang 

dibangun," kata Sukirno, juru kunci pemakaman. 

Pada Senin pekan lalu itu, semua mata tertuju ke sana. Jumlah pelayat sekitar 20 

ribu orang. Mereka berjubel hingga pertigaan Matesih, empat kilometer dari Astana. 

Lima ratus juru warta, dalam dan luar negeri, bersesakan meliput jalannya prosesi 

pemakaman. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan secara langsung. 

Jalan macet total. Banyak pelayat yang lewat jalan tikus. beberapa  menteri malah 

terjebak di pertigaan Matesih. Mereka terlihat cemas sebab  rombongan jenazah sudah 

bergerak dari Bandara Adisoemarmo. Takut terlambat, beberapa  menteri pun melompat 

dari mobil lalu meminta polisi mencarikan ojek. 

Seorang tukang ojek bernama Parno mengaku kebagian mengangkut seorang 

menteri wanita. Saat itu, katanya, dia cuma mau menonton rombongan jenazah. Tiba-tiba ia 

dipanggil polisi untuk mengantar Ibu Menteri. 

Parno agak grogi sebab  jalan menuju pemakaman sudah dipenuhi polisi dan 

tentara. namun  si penumpang memberikan jaminan. Kalau dicegat, katanya, "Bilang saja mau 

mengantar Ibu Menteri," tutur Parno kepada Tempo. 

Begitu turun, Parno diberi ongkos Rp 50 ribu. Dia gembira sebab  biasanya sewa ojek 

cuma lima ribu perak. namun  yang kebagian mengantar orang asing lebih gembira daripada 

Parno. "Saya dan teman saya dapat Rp 100 ribu," kata Warto, tukang ojek yang mengangkut 

seorang tambun berkulit putih. 

Petinggi lain yang memakai  jasa ojek yaitu  Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, 

juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Ginandjar Kartasasmita. Banyak pula yang berjalan kaki. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri 

zaman Soeharto, terlihat berjalan kaki 300 meter. sebab  letih, dia dipapah ajudan. 

AREAL pelataran makam itu tidak mampu menampung semua pejabat yang datang. 

Di sana hanya terlihat keluarga Soeharto, keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, orang dekat Cendana, dan petugas pemakaman. 

Sedangkan para menteri, mantan pejabat, dan para pengusaha kondang duduk di 

luar pelataran. Di sana terlihat pengusaha Prajogo Pangestu dan Tito Sulistyo, Mantan Ketua 

Umum Golkar Akbar Tandjung, juga mantan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita. 

Walau terlihat lelah, semuanya takzim mengikuti prosesi pemakaman yang ditayangkan 

lewat layar monitor. Mereka baru masuk melihat makam itu sesudah  prosesi selesai. Mantan 

ajudan Soeharto, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, malah memilih berdiri di luar 

kompleks makam. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan ini memakai  pakaian militer. 

Entah kenapa jenderal bintang tiga ini tak masuk kawasan makam. Padahal beberapa  

jenderal bintang dua hilir-mudik ke sana. Ada Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya 

Mayor Jenderal Suryo Prabowo dan Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal Darpito 

Pudyastungkoro. 

Selain pejabat dalam negeri, beberapa  pejabat dari luar negeri juga menghadiri acara 

pemakaman itu. Ada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Sultan Hassanal Bolkiah dari 

Brunei Darussalam, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dan perwakilan 

beberapa  negara. Dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upacara pemakaman 

berlangsung khidmat. Mata Yudhoyono terlihat sendu saat  jenazah Soeharto dimasukkan ke liang lahat.  

Pidato Yudhoyono di pemakaman itu sangat ditunggu orang ramai. Sebab, Soeharto 

pergi meninggalkan setumpuk masalah , mulai dari masalah  pidana korupsi, perkara tujuh yayasan 

yang diduga merugikan negara Rp 1,7 triliun, hingga masalah  pelanggaran hak asasi manusia. 

Gerilya pengikut Soeharto guna menutup beberapa  perkara itu juga sudah marak 

sejak dia terkulai di Rumah Sakit Pusat Pertamina, 4 Januari 2008. Banyak yang mendesak 

agar pemerintah Yudhoyono memaafkan penguasa Orde Baru itu. Tuntutan mereka kian 

nyaring sesudah  Soeharto wafat 24 hari lalu , Minggu dua pekan lalu. 

namun  yang menuntut agar Soeharto segera diadili juga banyak. beberapa  kelompok 

berunjuk rasa di Rumah Sakit Pertamina, tempat Soeharto dirawat. Mereka berdoa agar 

kakek 87 tahun itu lekas sembuh, "Biar bisa diadili." 

Dua pekan lalu, sebuah kelompok anak muda malah menjaring pendapat anak gaul 

yang lalu-lalang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hasilnya, lebih dari seribu orang 

menandatangani spanduk yang menuntut pemerintah, "Segera mengadili Soeharto." 

Di Astana Giribangun, Senin pekan lalu itu, Yudhoyono memilih menjauh dari 

polemik ini. Soeharto, katanya, "Manusia biasa. Almarhum tidak luput dari kekurangan." 

Berpidato sekitar sepuluh menit, dia sama sekali tidak menyinggung soal masalah  Soeharto.  

pemakaman Soeharto yaitu  yang terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Presiden 

 menetapkan tujuh hari berkabung nasional. Semua kantor pemerintah, badan usaha negara, 

dan rumah warga memasang bendera setengah tiang, walau faktanya cuma sebagian yang 

patuh. 

Prosesi pelepasan jenazah di Jakarta juga diikuti ribuan orang. Pukul enam pagi, 

Senin pekan lalu, sekitar 400 tentara dari tiga angkatan sibuk mengadakan gladi resik 

upacara pelepasan jenazah di Cendana. 

saat  hari terang tanah, sebuah pesawat Boeing 737 terbang dari Lapangan Udara 

Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur menuju Bandara Adisoemarmo di Solo. Ini pesawat 

khusus yang mengangkut rombongan Presiden Yudhoyono. 

Jenazah dilepas dari Cendana pukul tujuh pagi. Dihadiri sekitar seribu orang dan 

dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono. 

Sepanjang jalan orang berjubel menonton. Hampir semua stasiun televisi 

menyiarkan perjalanan jenazah. Sebuah stasiun televisi bahkan menyewa helikopter untuk 

mengambil gambar dari langit. 

Sekitar 20 pesawat terbang membawa penumpang yang mengikuti pemakaman itu. 

Pemerintah menyiapkan tujuh pesawat dari berbagai jenis. Satu C-130 Hercules VVIP, empat 

C Hercules Troopseat, dan dua Fokker 28 VIP. 

 saat  jenazah Soeharto disemayamkan di rumah duka di Jalan Cendana, Minggu 

malam dua pekan lalu itu, sebuah pesawat yang membawa logistik pemakaman sudah 

terbang lebih awal ke Solo. "Pesawat itu khusus membawa kendaraan khusus," kata Kepala 

Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsekal Pertama Daryatma. Keluarga Cendana sendiri 

mencarter sembilan pesawat guna mengangkut pelayat ke Solo. Maskapi yang dicarter 

antara lain Trans Wisata, Indonesian Air Service, dan Pelita Air. 

sebab  Bandara Adisoemarmo tidak mampu menampung banyak pesawat, ada juga 

yang mendarat di Madiun, Jawa Timur. Keluarga ini juga mencarter sekitar 50 mobil 

membawa pelayat dari bandara ke Astana Giribangun. 

Berapa total biaya pemakaman itu? Pada Rabu pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara 

Hatta Rajasa mengaku belum menghitungnya. "Belum kami rekap," katanya. Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, biaya perawatan dan pemakaman seorang mantan 

presiden memang ditanggung negara. 

Pada 2007, contohnya , anggaran untuk kesehatan mantan presiden dan mantan wakil 

presiden di pos Sekretariat Negara yaitu  Rp 800 juta. Padahal, beberapa  sumber 

menyebutkan, selama 24 hari Soeharto dirawat, total biaya yang dikeluarkan sudah sekitar 

Rp 1,2 miliar. Menteri Sekretaris Negara zaman Soeharto, Moerdiono, memastikan, "Seluruh 

biaya rumah sakit ditanggung keluarga." 

  di ketinggian 666 meter di atas laut, Soeharto sudah mendirikan rumahnya yang 

akan datang. Rumahnya itu nanti bernama Astana Giribangun. Inilah sebuah 

kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta. 

Astana Giribangun terletak di bawah Astana Mangadeg. Sedangkan Astana 

Mangadeg yaitu  tempat tertua di Karanganyar disusul Astana Girilayu, Astana Utara, 

Astana Giri, Astana Kablokan, Pesarean Mantenan, Pesarean Karangtengah, Pesarean 

Rangusongo, Pesarean Temuireng, Pesarean Ngendo Kerten, dan Astana Giribangun. 

Di belakang atau sebelah selatan bukit Giribangun mengalir Kali Samin. Di depan 

pintu kompleks makam Giribangun yang selalu tertutup, ada  dua pohon jambu mawar 

yang masing-masing berada di kanan-kiri pintu. "Mbak Mamiek (Siti Hutami Adiningsih, putri 

bungsu Soeharto) paling suka. Kalau pas berbuah, biasanya dikirim ke Jakarta," kata Paino, 

salah satu petugas makam. 

Ini memang sebuah tempat yang teduh dan nyaman. Bahkan fasilitas di kompleks 

makam juga lengkap, mulai dari palereman atau bangunan khusus untuk menginap keluarga 

Soeharto hingga masjid. Pengurus dan pegawai Astana Giribangun juga secara berdedikasi 

memelihara kompleks itu. Kayu jati masih tampak mengkilap; sesekali dipelitur. 

Makam rajin dipoles, bunga peziarah selalu dibersihkan setiap pagi, dan karpet pun dicuci 

setiap minggu. 

Semua siap di makam yang dibangun oleh 700 orang pekerja tanpa memakai  

traktor dan alat berat lainnya itu. Makam yang terletak sekitar 35 kilometer dari Solo itu 

dapat ditempuh dalam waktu sekitar sejam saja sebab  jalan menuju kompleks makam dari 

Matesih sangat mulus. 

Astana Giribangun dibangun Yayasan Mangadeg, yayasan yang bertujuan 

membangun dan memperbaiki makam-makam leluhur, seperti makam Pangeran Samber 

Nyowo. Soeharto dan Hartinah masuk sebagai pendiri yayasan yang berdiri pada 28 Oktober 

1969 itu. Dan sebetulnya  makam di kompleks Giribangun itu dipakai  untuk 

keluarga Yayasan Mangadeg, tidak terbatas hanya pihak keluarga Mangkunegaran. 

Makam yang dibangun di atas bukit Giribangun itu-saat  dibangun, bukit dipapras-

diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Acara itu ditandai dengan dipindahkannya 

kerangka jenazah ayah dan ibu Hartinah, KRMTH Soemoharjomo dan KRA Soemoharjomo. 

Bangunan utama makam terdiri dari bagian yang ditandai dengan trap-trap. Bagian 

pelataran bawah disebut Cungkup Argotuwuh. Siapa pun yang masuk ke area ini harus 

melepaskan alas kaki. Anggota keluarga Yayasan Mangadeg dapat dimakamkan di area 

seluas 700 meter persegi ini. Trap selanjutnya yaitu  Argokembang dengan luas 600 meter 

persegi. Dan yang paling puncak yaitu  Argosari seluas 300 meter persegi. 

Di Argosari inilah terletak makam utama keluarga Soeharto, yaitu di ruangan 80 

meter persegi yang dikelilingi gebyok ukiran. Karpet empuk cokelat muda menghampar di 

ruangan ini. Seluruh bangunan didominasi kayu jati: mulai dari kayu untuk atap hingga tiang 

penyangga. 

Pada bangunan utama itu, ada  empat makam yang sudah lama terisi dan satu 

petak yang sengaja dikosongkan. Berurutan dari ujung paling timur ada  makam kakak 

tertua Hartinah, Siti Hartini Oudang, lalu  ayah dan ibu Hartinah. Di ujung paling barat 

ada makam Hartinah. Nah, di antaranya itulah makam Soeharto. "Sudah dibuat liangnya 

sejak dahulu , namun  diisi pasir dan ditutup marmer," kata Paino, salah satu pegawai makam, 

kepada Tempo. 

Argosari memiliki emperan yang nantinya juga akan menjadi makam untuk anak-

anak dan menantu Soeharto, yang semuanya sudah siap huni. "namun  saya tidak tahu 

jumlahnya dan untuk siapa," kata Paino. Masih ada bagian dari Argosari yang juga dipakai  

untuk makam kerabat Hartinah. Beberapa di antaranya sudah terisi. Di Cungkup 

Argokembang tersedia 116 calon makam, sedangkan di Argotuwuh terdiri dari 156 calon 

makam. 

Doa bagi keluarga Soeharto tak hanya berdengung saat ia sakit. Ini memang sesuatu 

yang rutin. namun  tentu saja, begitu mendengar Soeharto masuk rumah sakit, Suparmi, warga 

Kelurahan Kalitan, Kecamatan Laweyan, Solo, termasuk salah seorang warga desa yang 

datang ke Astana Giribangun untuk mendoakan kesembuhan Soeharto. Suparmi hanya 

penduduk desa biasa, seperti halnya puluhan warga yang datang ke kompleks pemakaman 

keluarga Mangkunegaran di Desa Karangbangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, 

Minggu 21 Maret 2006. Dan ternyata tidak sekali atau dua kali saja perempuan 36 tahun itu 

secara sukarela ikut berdoa bersama untuk kesehatan Soeharto dan untuk almarhum 

istrinya, Siti Hartinah-biasanya setiap malam Senin Pon-baik di Kalitan maupun di 

Giribangun. 

Sartono, 39 tahun, yaitu  warga Kalitan lainnya yang mengaku sering mendoakan 

Ibu Tien maupun Soeharto. sebab , menurut dia, pada zaman pemerintahan Soeharto, 

harga-harga murah, jalan-jalan jarang rusak, dan cari nafkah gampang. "Kami melakukannya 

dengan sukarela sebab  menginginkan beliau sehat dan selalu mendapat perlindungan dari 

Yang di Atas," kata Sartono, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. 

Warga di sekitar Astana Giribangun, terutama warga Kalitan-tempat tinggal keluarga 

Hartinah di Solo-memang rutin mendoakan Soeharto, terutama jika sakit. Di Giribangun 

sendiri, doa rutin dikumandangkan setiap usai salat magrib oleh para karyawan piket dan 

 tiga hari sekali selepas salat isya. Sedangkan pada hari pasaran Kliwon, sesuai dengan weton 

Soeharto, mereka juga melakukan doa bersama dengan tahlilan di depan makam Hartinah. 

Doa-doa untuk Soeharto memang selalu akan dilantunkan dari Astana Giribangun, 

sebab  itu yaitu  tempat peristirahatan terakhir Soeharto. Di kompleks itu, tempat 

untuk jasad Soeharto sudah dipersiapkan sejak makam itu dibangun, pada Rabu Kliwon-

sama dengan weton Soeharto-27 November 1974. Letaknya ada di antara pusara istrinya 

dan Raden Ayu Kanjeng Soemoharjomo, ibunda Hartinah. "Semuanya sudah ready, tinggal 

tunggu peluit saja," kata Sukirno, pengurus kantor Giribangun. 

Giribangun memiliki dua area parkir. Satu yang cukup luas ada  di kaki bukit dan 

dikitari kios-kios. namun , semenjak Soeharto lengser, Giribangun sepi sehingga para pedagang 

pun jarang berjualan. Satu lagi area parkir persis di samping kompleks makam. 

Di salah satu sudut Argokembang, sebelah utara, ada  ukiran Surat Yassin, 

pemberian seseorang dari Jepara. Di sudut lainnya terpampang tulisan berisi petikan Serat 

Wedatama, sebuah sastra Jawa klasik karya Mangkunegoro IV. Kutipannya: 

    Lila lamun kelangan nora gegetun Trimah yen ketaman saserik Sameng dumadi tri 

legawa nalangsa srahing bathara. (Ikhlas, jika kehilangan, tak akan menyesal Menerima 

dengan lapang jika mendapatkan kebencian dari sesama Berbesar hati dan menyerahkan 

segalanya kepada Yang Kuasa) 

Petikan Serat Wedatama ini memang menunjukkan bahwa Giribangun yaitu  gerbang yang memisahkan Soeharto dari yang fana dengan keabadian. 

 uang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin lalu terasa senyap. Hari 

itu, mestinya digelar sidang perdata perkara negara melawan Yayasan Supersemar 

dan mantan presiden Soeharto. Diperkirakan, ditambah dua kali sidang lagi, masalah  itu 

bakal selesai. namun , apa daya, sehari sebelumnya Soeharto meninggal. "Kami minta diurus 

ahli waris secepatnya," kata hakim ketua Wahjono kepada tim jaksa pengacara negara dan 

para pengacara Soeharto. 

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dua yurisprudensi 

Mahkamah Agung, jika  tergugat meninggal dunia, posisinya sebagai tergugat dapat digantikan oleh ahli warisnya. Namun, menyeret anak-anak penguasa Orde Baru yang  berjumlah enam orang sebagai ahli waris tak gampang. "Pihak keluarga bisa menolak," kata 

Juan Felix Tampubolon, salah seorang anggota tim pengacara Soeharto. 

Sidang di aula utama pengadilan itu pun ditunda sampai ada ahli waris yang 

diajukan. Persidangan tuntutan negara berupa ganti rugi Rp 185 miliar dan US$ 425 juta 

dan  ganti rugi imateriil Rp 10 triliun itu menjadi tak keruan ujungnya. Bukan tidak mungkin, 

peradilan masalah  perdata ini gagal diselesaikan seperti dalam masalah  pidana Soeharto yang 

digelar pada 31 Agustus 2000. 

masalah  hukum Soeharto memang cenderung menyusut. saat  reformasi berputar 

pada 1998, semangat mengadili sang jenderal besar begitu berkobar. Dilandasi Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme, pemerintah berniat segera mengadili Soeharto. Kala itu, Jaksa Agung 

Andi M. Ghalib yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto menjanjikan 

pengusutan penuh harapan. 

Ia unjuk gigi dengan mengumumkan indikasi penyimpangan penggunaan dana di 

tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto. Yayasan itu meliputi Yayasan Supersemar, Yayasan 

Dharma Bhakti Sosial, Dana Abadi Karya Bhakti, Dana Sejahtera Mandiri, Amal Bhakti 

Muslim Pancasila, Dana Kemanusiaan Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah, dan 

Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Tri Komando Rakyat. Dengan kekayaan mencapai Rp 

4 triliun, dana tujuh yayasan itu justru mengucur ke bisnis keluarga Soeharto dan kroni. 

Badan Pertanahan Nasional bahkan ikut menyetor daftar tanah Soeharto ke 

Kejaksaan Agung. Menurut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat 

itu, Hasan Basri Durin, keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan hukum menguasai 

204 ribu hektare tanah bersertifikat. Bank Indonesia juga melaporkan rekening atas nama 

Soeharto di 72 bank dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, hampir semuanya 

disimpan di Bank BCA-saat  itu masih milik taipan Liem Swie Liong, kroni terdekat Soeharto. 

Namun, harapan itu layu di tengah jalan. Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengumumkan 

penyimpangan bukan pada Keputusan Presiden Soeharto, melainkan pada pelaksanaannya. 

Padahal, Kejaksaan baru dua kali memeriksa Soeharto dalam perkara yang masuk tahap 

penyidikan pada 9 Desember 1998 ini. Sejak itu juga Soeharto mulai sakit-sakitan. Perkara 

ini makin tak jelas sesudah  Jaksa Agung Ismudjoko menerbitkan surat penghentian 

penyidikan perkara (SP3) pada 8 Oktober 1999 sesudah  mendengar pendapat para pakar. 

Saat itulah lalu  diusulkan pembentukan Komisi Negara untuk perkara 

Soeharto. "Komisi itu diperlukan agar perkara Soeharto tidak terkatung-katung," kata 

pengacara senior Adnan Buyung Nasution, salah satu pakar yang dimintai masukan. Namun, 

usulan ini tak berlanjut. Malahan, pada April 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman yang 

menggantikan Ismudjoko mencabut SP3 yang dikeluarkan pendahulunya. 

Soeharto pun mulai diperiksa meskipun tim dokter kepresidenan dan tim dokter 

pribadi menyatakan Soeharto menderita kerusakan otak. Kala itu, tim Kejaksaan delapan 

kali mendatangi Cendana. Jawaban Soeharto hanya dua: tidak ingat dan tidak tahu. Walau 

begitu, tim Kejaksaan tetap melimpahkan masalah  ini ke Pengadilan Jakarta Selatan. 

Tibalah agenda sidang yang menyedot ribuan warga masyarakat. Soeharto yang 

diminta hadir dalam sidang di aula Departemen Pertanian, Jakarta Selatan, tidak datang 

dengan alasan sakit. Ketua majelis hakim Lalu Mariyun memerintahkan terdakwa diobati 

sampai sembuh. Berkas perkara Soeharto pun tergeletak di Pengadilan Jakarta Selatan. Pada 

Mei 2006, kesehatan Soeharto kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. 

Dimotori Partai Golkar, beberapa  tokoh politik menggagas pengampunan bagi 

presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menyambut gagasan itu dan memerintahkan Kejaksaan Agung memberikan solusi 

keadilan dan kepastian hukum. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh-melalui Kejaksaan Negeri 

Jakarta Selatan-memilih menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan perkara 

(SKP3) pada 12 Mei 2006. 

Kejaksaan tak bersedia mengadili Soeharto secara in absentia. "In absentia dilakukan 

jika terdakwa mangkir tanpa alasan sah," katanya. Selain itu, SKP3 dipilih sebab  beberapa  

alasan. Selain menghormati keadaan  Soeharto yang sakit, SKP3 bukan usaha  pengampunan. 

"Perkara bisa dibuka kembali," Abdul Rahman menegaskan. Sampai kapan? "Sampai 

ditemukan alasan baru, contohnya  dokter menyatakan Soeharto sembuh." 

Pemberian SKP3 oleh Kejaksaan disusul gugatan perdata sebagai jalan 

mengembalikan kerugian negara. Mengacu kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, gugatan perdata, kalaupun tersangkanya meninggal, perkara bisa dialihkan 

ke ahli warisnya. Langkah Jaksa Agung ini mengundang reaksi lembaga swadaya masyarakat 

dan para akademisi. Mereka menggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Hakim Andi Samsan 

Nganro menyatakan SKP3 tidak sah, namun  hakim pengadilan banding memenangkan Jaksa 

Agung. Perkara Soeharto lain yang mencolok mata yaitu  masalah  pelanggaran hak asasi 

manusia. Komisi Nasional HAM periode 2002?2007 menangani lima perkara berat yang 

diduga melibatkan Soeharto. masalah  itu yaitu  Pulau Buru, penembakan misterius, peristiwa 

Tanjung Priok, kebijakan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua, dan  masalah  27 Juli. 

"Dalam masalah  Pulau Buru, korbannya sangat spesifik, yakni mereka yang dituduh menjadi 

anggota Partai Komunis Indonesia," kata M.M. Billah, salah satu anggota Komnas HAM. 

Adapun tragedi Tanjung Priok, korbannya yaitu  kelompok Islam yang dianggap anti-

Pancasila. 

Tragisnya, berbagai dugaan pelanggaran ini bak pohon mati sebelum ditanam. 

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM 2002?2007, pengusutan 

pelanggaran HAM Soeharto menunggu terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

"masalah  itu terjadi sebelum Undang-Undang Dasar 45 diamendemen dan keluarnya Undang-

Undang Peradilan HAM," katanya. Pada undang-undang itu diberlakukan asas 

larangan penerapan surut suatu undang-undang (retroaktif). 

Peluang makin menguap sesudah  Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-

Undang 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada Desember 2006. "Selain 

bertentangan dengan konstitusi, undang-undang ini tidak memiliki konsistensi hukum 

sehingga menimbulkan ketidakpastian," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. 

Keputusan itu dianggap melebihi tuntutan (ultra petita) sebab  pemohon dari 

kalangan LSM dan korban pelanggaran HAM hanya mengajukan pembatalan pasal yang 

mengatur pemberian kompensasi dan rehabilitasi korban. Itu pun jika permohonan amnesti 

mereka diterima presiden. "Pengungkapan masalah HAM berat di masa lalu kembali ke titik 

nol," kata Asmara Nababan, salah seorang pemohon yang juga anggota Komnas HAM, kesal. 

Kini, Soeharto sudah meninggal. Menurut guru besar kriminologi Universitas 

Indonesia, Muhammad Mustofa, sesudah  ini masalah  hukum Soeharto makin pelik. 

Penyelesaiannya-ia menunjukkan kuncinya-yaitu melalui pemulihan keadilan (restorative 

justice) untuk para korban kebijakan Soeharto. "Intinya ada perdamaian antara pelaku dan 

korban," katanya. 

Ia menambahkan, itu bukan sekadar permintaan maaf seperti yang diucapkan 

Soeharto saat dipaksa meletakkan jabatannya pada 1998. Pemulihan keadilan itu harus pula 

diikuti kompensasi atas kerusakan dan kerugian yang diderita korban. Gagasan ini pernah 

diajukan saat  ada usulan pembentukan Komisi Negara pada 1999 namun  tak terwujud. Cara 

ini, kata Mustofa, perlu dilakukan sebab  hukum formal gagal menyelesaikan perkara Soeharto. 

EMO berklasifikasi sangat rahasia dan sensitif itu dipergunjingkan  di Internet persis saat 

jasad Soeharto dikuburkan di Karanganyar. Isinya yaitu  manuskrip  perbincangan antara Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, Menteri Luar Negeri Henry 

Kissinger, dan Presiden Soeharto di Gedung Putih pada Mei 1970. National Security Archive (NSA), lembaga penelitian di Universitas George 

Washington, yang memaparkan kabar itu. Bukan cuma dengan Nixon, disebutkan pula 

pertemuan Soeharto dengan beberapa  petinggi Amerika seperti Presiden Gerald Ford, Ronald Reagan, sampai George Bush. Di sana juga diungkapkan hubungan Washington 

dengan Soeharto dari 1966 hingga 1998. 

Pandangan Amerika terhadap Soeharto saat dia mengawali kekuasaannya pada 1966 

juga dibeberkan. Begitu pula perebutan Irian Barat 1969, penyerbuan ke Timor Timur 1975, 

dan  masalah  penembakan misterius sepanjang 1983-1984, tercatat secara detail. 

Laporan itu dibuka berdasar akta kebebasan informasi (FOIA). Tujuannya yaitu  

mengungkap korupsi dan kebijakan represi rezim Soeharto yang "direstui" Amerika. "Tidak 

sekali pun para Presiden AS pernah memakai  pengaruh maksimumnya atas rezim 

(soeharto " kata Brad Simpson kepada AFP. 

Brad yaitu  pimpinan proyek "Dokumentasi Arsip Indonesia/Timor-Timur" yang 

digarap NSA pada 2002. Lembaga ini mengumpulkannya dari National Archive (NARA) dan 

perpustakaan kepresidenan AS. Tebalnya sampai puluhan ribu halaman. 

Salah satunya tertera dalam memo 26 Mei 1970. Di depan Nixon, Soeharto terang-

terangan mengakui menumpas kekuatan Partai Komunis Indonesia. Puluhan ribu orang yang 

diduga anggota PKI diinterogasi dan ditahan. Presiden AS ke-37 itu meresponsnya dengan 

pernyataan dukungan. 

Menurut NSA melalui situsnya, sesudah  dua hari kunjungan Soeharto ke Washington, 

Amerika berjanji menambah bantuan US$ 18 juta. Duit itu memungkinkan Indonesia 

membeli 15 ribu pucuk senapan M-16 guna mengganti senapan AK-47. 

Memo lain mengungkap bagaimana rezim Soeharto memberikan berbagai konsesi 

kehutanan. Salah satunya, dalam memo 5 Desember 1972, diungkapkan usaha  

Weyerhaeuser mendapat konsesi kayu di Kalimantan. Perusahaan kayu Amerika itu 

mengirim surat keluhan ke Gedung Putih. 

Di Indonesia, Weyerhaeuser harus membayar berbagai pungutan, baik ke militer 

maupun sipil di Indonesia kendati militer sudah mendapatkan bagian 35 persen saham. "Hal 

itu mengancam operasional perusahaan," ujar seorang pejabat perusahaan itu. 

Memo lain pada 7 September 1973 mengungkap bagaimana Soeharto memberi 

konsesi kepada tiga perusahaan boneka milik keluarga dan kroninya. Padahal, pada saat 

yang sama perusahaan AS, International Paper Company, sedang merundingkan konsesi. 

Namun, berita tak sedap ini ditanggapi dingin oleh Cendana. Koordinator kuasa 

hukum Soeharto, Otto Cornelis Kaligis, menganggap data itu tak akan menjadi berkas 

perkara hukum kliennya. "Dalam ranah hukum, dokumen itu tidak berlaku," ujarnya. 

Jaksa Agung Hendarman Supandji sedang mempelajari data rahasia itu. 

Dokumen itu akan menjadi pertimbangan apakah masih bisa dipakai  atau tidak dalam 

penyidikan. "Harus dilihat kedaluwarsanya. Kalau belum, ya, tentu kami tindaklanjuti," ujar 

Jaksa Agung. 

 Asvi Warman Adam 

Ahli Peneliti Utama LIPI 

apakah Soeharto terlibat dalam Gerakan 30 September? Yang pasti, Soeharto yaitu  

orang yang paling diuntungkan dari kudeta itu (dan Presiden Sukarno yang  sangat dirugikan). Pertemuannya dengan Kolonel Latief pada malam 30 September 

1965, beberapa jam sebelum operasi militer itu dilaksanakan, memicu  sebagian 

penulis menganggap Soeharto sudah tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Namanya tidak 

termasuk dalam daftar perwira tinggi yang diculik. Kenyataan pula bahwa ia tidak 

melaporkan hal itu kepada atasannya seperti Jenderal Yani. 

Keterlibatan Soeharto dalam kudeta yang terkesan "disengaja untuk gagal" 

diperlihatkan Subandrio dengan mengkaji peran para mantan anak buah Soeharto di Kodam 

Diponegoro. Ada trio untuk dikorbankan (Soeharto-Untung-Latief) dan ada trio yang dipakai 

untuk masa selanjutnya (Soeharto-Yoga Sugama, dan Ali Murtopo). Pandangan ini 

merupakan analisis post-factum yang dikeluarkan sesudah  peristiwa itu terjadi. Dengan 

melihat rangkaian kejadian itu, ditarik kesimpulan. Jadi, bukanlah sesuatu yang 

direncanakan secara mendetail dari awal sampai akhir. 

Dari pengamatan ini terlihat bahwa proses pengambilan kekuasaan itu dilakukan 

secara bertahap, sehingga disebut creeping coup (kudeta merangkak). Yang merupakan 

paradoksal, lazimnya kudeta merupakan perebutan kekuasaan secara cepat dan tidak 

terduga. Namun, di sini ternyata itu dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. 

Kudeta merangkak yaitu  rangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan 

secara bertahap sejak 1 Oktober 1965 sampai 1966 (keluarnya Supersemar) atau 1967 

(pejabat presiden) atau 1968 (menjadi presiden). Saskia Wieringa menamakan peristiwa 

tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott 

melihatnya sebagai kudeta tiga tahap: pertama, Gerakan 30 September yang merupakan 

"kudeta gadungan"; kedua, tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI 

secara massal; dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno. 

Menurut Subandrio, kudeta merangkak Soeharto terdiri dari empat tahap. Tahap 

pertama, menyingkirkan pesaingnya di Angkatan Darat, seperti Yani dll. Tahap kedua, 

membubarkan PKI, yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Tahap ketiga, 

melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri yang loyal 

terhadap Soekarno, termasuk Subandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari 

Presiden Soekarno (tahun 1967 sebagai pejabat presiden, dan tahun 1968 sebagai presiden). 

berapa peristiwa dapat ditambahkan dalam tahapan yang disusun oleh Subandrio. 

contohnya , pengembalian pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa ke induk pasukan di 

daerah asal masing-masing pada akhir Maret 1966 dapat dimasukkan ke dalam tahap ketiga. 

Tjakrabirawa, yang terdiri dari 4 batalion dan satu detasemen (jadi sekitar 4.000-5.000 

anggota pasukan), merupakan kekuatan pendukung Bung Karno. 

Perlu dicatat bahwa usaha  pengambilan kekuasaan memang dilakukan Soeharto 

secara serius. Supersemar bukan keluar secara mendadak atau bukan pula inisiatif spontan 

Jenderal Jusuf, Basuki Rahmad, dan Amir Machmud. Tanggal 9 Maret 1966, Soeharto 

melalui Jenderal Alamsyah sudah  mengutus dua penguasa yang dekat Bung Karno (Dasaat 

dan Hasyim Ning) ke Istana Bogor untuk membujuk beliau menyerahkan pemerintahan. 

Tidak dapat dibujuk, maka dilakukan penekanan terhadap Bung Karno, antara lain dengan 

demonstrasi besar-besaran mahasiswa tanggal 11 Maret 1966. 

Ternyata kudeta merangkak itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan 

kelompoknya, namun   dilaksanakan berbarengan dengan apa yang saya sebut "kudeta 

merangkak" MPRS. MPRS berperan sangat besar secara yuridis untuk mengalihkan 

kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Walaupun ironisnya, sesudah  kekuasaan itu 

diperoleh, MPRS pun "dimatikan" secara perlahan-lahan. 

Uraian tentang kudeta merangkak ini tidak disebut dengan istilah demikian, namun 

diberikan secara gamblang oleh Prof Dr Suwoto Mulyosudarmo (alm) dalam didan sinya di 

Universitas Airlangga Surabaya tahun 1990 mengenai Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis 

dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara. Tahap-tahap kudeta merangkak MPRS dilaksanakan 

secara berikut: 

Pertama, Supersemar, yang dikeluarkan 11 Maret 1996, dikukuhkan menjadi Tap 

IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Menjadi pertanyaan, kenapa harus dikukuhkan dengan 

ketetapan MPRS? Kalau demikian, apakah segala tindakan yang diambil dengan 

memakai  Supersemar itu termasuk pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 tidak sah? 

Bukankah Presiden Soekarno sendiri sebetulnya menolak dan memarahi Soeharto mengenai 

kebijakan itu? 

Kedua, tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, yang 

berisi antara lain: a) Penetapan tidak perlunya jabatan wakil presiden, b) jika  presiden 

berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan presiden. 

Ketetapan MPRS ini jelas melanggar UUD 1945 sebab  di dalam UUD 1945 

ditetapkan jabatan wakil presiden. UUD 1945 ini belum diamandemen. Jadi, ketetapan 

itu bersifat inkonstitusional. Kedua, jika  presiden berhalangan, maka wakil 

presiden yang menggantikannya, bukan pemegang SP 11 Maret. Lagi-lagi pasal ini 

melanggar UUD 1945. 

ketiga, tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pidato Pelengkap 

Nawaksara kepada Pimpinan MPRS. Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan Pimpinan 

MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato Nawaksara. Keputusan MPRS berbeda 

dengan ketetapan MPRS sebab  keputusan MPRS itu hanya bersifat internal MPRS. Jadi, 

penolakan terhadap pidato Nawaksara itu hanya dilakukan oleh beberapa pimpinan MPRS, 

bukan hasil sidang paripurna lembaga itu. 

Keempat, tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno/Mandataris MPRS 

mengeluarkan "Pengumuman tentang Penyerahan Kekuasaan kepada Pengemban Tap 

MPRS No. IX/MPRS/1966". Penyerahan kekuasaan semacam ini tidak ada dasarnya dalam 

UUD 1945. 

Penyerahan kekuasaan berarti mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab, yang 

secara teoretis harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi kekuasaan. 

Penyerahan kekuasaan itu berbeda dengan pengembalian mandat. Pengembalian mandat 

tidak membutuhkan persetujuan pemberi kuasa, sedangkan proses peralihan kekuasaan 

harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu  dari pemberi kekuasaan. 

Pemberi kekuasaan kepada presiden yaitu  MPRS. Jadi, kalau presiden, selaku 

mandataris MPRS, mengembalikan mandatnya kepada MPRS, ia tidak perlu meminta 

persetujuan dari MPRS. namun  , kalau presiden akan menyerahkan kekuasaannya kepada 

orang lain, ia harus meminta persetujuan MPRS. 

Ini yang tampaknya dicoba dikoreksi dengan Tap No. XXXIII/1967, yang dikeluarkan 

20 hari lalu . Waktu 20 hari itu sebetulnya dapat dikategorikan sebagai apa: 

kevakuman pemerintahan, atau ada pemerintahan namun   tidak sah menurut konstitusi? 

Kelima, tanggal 12 Maret 1967 MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. 

XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. 

Ketetapan ini memiliki  beberapa masalah. Pertama, mendiskreditkan Presiden 

Soekarno dengan mengaitkannya dengan percobaan kudeta Gerakan 30 September. Kedua, 

ayat-ayat dalam ketetapan ini bertentangan. Pasal 6 tap ini menyatakan "penyelesaian 

persoalan hukum menyangkut Dr Ir Soekarno akan dilakukan dengan ketentuan hukum, dan 

keadilan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat presiden". Kalau mau diselesaikan 

secara hukum, tentu Soekarno harus diadili (niscaya beliau akan bebas sebab  tidak akan 

terbukti bersalah), jadi diproses melalui sidang pengadilan. namun   pelaksanaannya 

diserahkan pejabat presiden: ini yang kontradiktif dengan ketentuan yang pertama. 

(Kenyataan, sampai Bung Karno wafat tahun 1970, Presiden Soeharto membuat masalah  ini 

mengambang tanpa keputusan hukum.) 

Keenam, bersamaan dengan pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno, Jenderal 

Soeharto selaku pemegang Supersemar diangkat sebagai "pejabat presiden". Lembaga 

pejabat presiden yaitu  lembaga "ekstra-konstitusional" sebab  tidak dikenal dalam UUD 1945. 

Ketujuh, tanggal 28 Februari 1968 muncul Pernyataan Pendapat DPRGR No. 

12/DPRGR/III/1966-1967, yang isinya mendesak Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 

untuk melakukan penyegaran keanggotaan MPRS dan mendesak agar Jenderal Soeharto 

diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Anggota MPRS yang loyal kepada Soekarno 

dikeluarkan dan diganti dengan pendukung Soeharto. 

Kedelapan, tanggal 27 Maret 1968 Soeharto diangkat sebagai presiden sampai 

terpilihnya presiden hasil pemilihan umum. 

Dalam sidang MPRS tahun 1966 ditetapkan sebetulnya pemilihan umum akan 

dilaksanakan pertengahan tahun 1968. Soeharto sesudah  terpilih jadi presiden langsung 

mengundurnya sampai tahun 1971. 

sesudah  Soeharto menjadi presiden, yang pertama dilakukannya yaitu  pergi ke 

Jepang untuk merundingkan utang luar negeri. sesudah  itu, MPRS, yang sudah  "berjasa" 

menjadikannya sebagai presiden, mulai dimatikan secara perlahan-lahan. Lembaga ini 

dijadikan sebagai lembaga yang hanya bersidang sekali lima tahun. Kegiatan Badan Pekerja 

MPRS diboikot oleh Fraksi Golkar dan ABRI dengan tidak menghadiri sidang-sidangnya. 

Jenderal Nasution dan juga Subchan ZE, yang sering berpidato di mana-mana dengan 

mengeluarkan pendapat atas nama pimpinan MPRS, dikritik pihak keamanan Orde Baru 

bahwa pernyataan itu tidak sah, sebab  suara MPRS haruslah dikeluarkan melalui sidang 

pleno. sesudah  itu, memang MPRS tidak berfungsi lagi sampai terbentuknya MPR hasil 

pemilu. 

Menjelang akhir tugasnya, Nasution dkk masih sempat menulis Laporan Pimpinan 

MPRS Tahun 1966-1972. Buku itu memuat kritik tajam terhadap berbagai kekurangan pada 

awal Orde Baru dan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan (contohnya  otonomi daerah). 

Namun, laporan itu tidak boleh beredar dan konon kabarnya ribuan eksemplar dibakar oleh 

aparat keamanan. Untunglah ada beberapa eksemplar yang dapat diselamatkan, dan itulah 

yang diulas secara khusus oleh majalah Tempo edisi 22-28 Juli 2002. 

Nasution sudah  berjasa mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan, namun 

sesudah  itu ia disingkirkan. Habis manis, sepah dibuang. Tujuan menghalalkan segala cara. 

"Kudeta merangkak" MPRS yaitu  kisah tragis dan ironis tentang ketatanegaraan di 

Indonesia. Hukum dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu 

sendiri berada di atas hukum. 

Cendana, sesudah  Keputusan Itu... Di akhir kekuasaannya, ia gamang. Prabowo 

dianggap mengkhianati Cendana. 

amis, 21 Mei 1998. Raungan sirene itu menghentikan kegiatan belasan orang yang 

sejak siang berkumpul di ruang keluarga rumah Jalan Cendana 8, Menteng, Jakarta 

Pusat. Beberapa mobil masuk ke halaman dan seperti diberi aba-aba, para penghuni 

rumah serentak berdiri. Dari mobil Mercedes Benz hitam itu keluar Soeharto, tokoh yang 

dinanti-nanti. Bersafari lengan pendek biru gelap, wajah jenderal besar itu muram dan 

pucat. Ia berjalan diiringi putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana, dan mantan Menteri 

Sekretaris Negara Saadilah Mursjid, 

Sampai di ruang tamu, ia mengangkat kedua tangan. "Allahu Akbar. Lepas sudah 

beban yang terpikul di pundak saya selama berpuluh tahun," katanya. Ruangan senyap. 

Sesekali terdengar isak tangis dua putri Soeharto, Siti Hedijati (Titiek) dan Siti Hutami 

Adiningsih (Mamiek). 

Satu per satu, anak, menantu, cucu dan kerabat lainnya menyalami, memeluk dan 

mencium tangan Soeharto. Di belakang menyusul teman keluarga, ajudan, pengawal, sopir, 

dan pembantu. Hari itu rumah dibekap kesedihan. "Sulit melupakan peristiwa itu. Itulah saat 

pertama Bapak pulang sebagai warga negara biasa," kata Tutut mengenang. Sejak Kamis 

pagi 21 Mei 1998, Soeharto bukan lagi presiden. Di Credentials Room, Istana Merdeka, ia 

menyampaikan pidato pengunduran diri sesudah  32 tahun berkuasa. Pidatonya ringkas, 

disiarkan secara nasional dan mendapat perhatian seluruh dunia. 

Soeharto terlihat rileks. "Ini yaitu  sejarah. Saya memutuskan mundur susaha  tak 

jatuh korban lagi," kata Soeharto membuka percakapan. Menurut dia, jika ia tetap 

berkukuh, situasinya kian keruh dan akan jatuh korban. "Jelek-jelek, saya dahulu  naik sebab  

didukung mahasiswa," katanya. "Sekarang sudah jatuh korban mahasiswa. Saya nggak mau 

ada korban lagi." 

 gelombang demonstrasi mahasiswa berujung tragedi penembakan mahasiswa 

Universitas Trisakti. Jakarta menyala. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Orang-orang 

mengheningkan cipta. Ibu Pertiwi hamil tua. 

Soeharto bagai duduk di atas bara: ia mempersingkat kunjungannya ke Kairo, Mesir, 

untuk menghadiri KTT Nonblok. Dari jauh ia menerima kabar: aparat tak berhasil meredam 

kerusuhan. Tutut mengurungkan kepergiannya ke Boston, Amerika Serikat, menghadiri 

wisuda putrinya. Ia memantau keadaan. "Bapak terus menerima laporan dari berbagai 

pihak," kata Tutut. Satu jam sesudah  mendarat di Jakarta, Jumat 15 Mei 1998, Soeharto 

disambut cerita putra-putri dan adik tirinya, Probosutedjo, tentang Jakarta yang remuk 

redam. Laporan komplet dari Wakil Presiden B.J. Habibie, para menteri bidang polkam, 

Panglima ABRI, Kejaksaan Agung, dan Kabakin diterima Soeharto beberapa jam lalu . 

saat  itu dengan tegas Soeharto membantah kalau dia akan mundur. 

Sejak hari itu, penjagaan di Cendana diperketat. Di luar, berbagai kelompok 

masyarakat termasuk pimpinan MPR/DPR mendesak Soeharto hengkang dari kursi 

kepresidenan. beberapa  tokoh seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, Malik Fadjar 

menggodok konsep reformasi. Tekanan politik tak bisa dielakkan saat  mahasiswa 

menguasai gedung MPR/DPR seraya mendesak pimpinan lembaga itu menggelar Sidang Istimewa. 

 keluarga Soeharto sebetulnya  tak tinggal diam. Menantu Soeharto yang juga Pangkostrad, Prabowo Subianto, menceritakan pembicaraannya dengan Panglima ABRI 

Jenderal Wiranto saat bertemu di Cendana, Senin 18 Mei 1998 malam. Wiranto 

mengatakan, anak-anak Soeharto ingin melakukan perlawanan, namun  Prabowo ragu. 

"Bagaimana bisa? " katanya dalam Buku Putih Prabowo, 1999. Hari itu, Amien Rais 

mengeluarkan seruan menggelar aksi 20 Mei di Monas. Menurut Prabowo, mencegah 

protes akan memicu  korban jatuh. 

beberapa  kawan karib anak Cendana menawarkan agar Tutut dan Bambang 

Trihatmodjo, dua anak Soeharto yang menjadi pengurus Golkar, melobi fraksi-fraksi di DPR 

dan MPR, namun Tutut skeptis. "Lo percuma. Pimpinannya saja sudah bersikap begitu," kata 

Tutut seperti ditirukan salah satu sahabatnya. 

sebetulnya  usaha  pendekatan ke fraksi-fraksi DPR dan MPR juga sudah dilakukan. 

Saat pertemuan digelar di Cendana, malam itu Probo meminta bantuan tokoh Golkar, AA 

Baramuli. namun  Baramuli mengaku tak bisa menolong sebab  para politisi itu sudah berubah 

sikap. 

Malam itu, Soeharto bertemu dengan Nurcholish Madjid di Cendana. Menurut 

Nurcholish, ia menyampaikan gagasan reformasi termasuk mendesak Soeharto mundur 

dan  menggelar pemilu yang dipercepat. Namun, Soeharto minta bertemu beberapa  tokoh esok harinya. 

 tak ingin Jakarta lebih remuk, Soeharto berniat membentuk Komando Operasi 

Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (Pangkopkkn), lembaga semacam Kopkamtib. 

Rencana itu disampaikannya Sabtu pagi, 16 Mei 1998, kepada Wiranto, Saadilah Mursjid, 

dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. Rencananya, kata Subagyo, 

peresmian lembaga ini akan dilakukan Senin 18 Mei. Subagyo ditunjuk sebagai wakil, 

Wiranto sebagai panglima. namun  semuanya berubah saat  Subagyo diminta merapat ke 

Cendana, Minggu petang, untuk sebuah pertemuan empat mata. 

Kepada mantan pengawalnya itu, Soeharto menanyakan peta situasi pengamanan 

pascakerusuhan. "Menurut isu, ada dua kelompok. Kelompok Pak Wiranto dan kelompok 

Prabowo. Sedangkan saya di tengah-tengah. keadaan  keamanan secara umum membaik," 

kata Subagyo. 

Belakangan, Soeharto menawari Subagyo jabatan Pangkopkamtib, namun Subagyo 

menolak. " Sejak awal sudah disepakati, posisi Pangkopkamtib dijabat Panglima ABRI, 

sedangkan Wakil Pangkopkamtib oleh KSAD," kata Subagyo dalam biografinya, KSAD dari 

Piyungan, Jakarta 2004 . Mendengar jawaban itu, Soeharto meminta ajudannya, Kolonel 

(Pol.) Sutanto-kini Kepala Polri-mengirimkan pembatalan undangan pelantikan Pangkopkkn 

yang rencananya digelar 18 Mei. Perubahan sikap Soeharto itu, menurut salah satu kerabat 

Cendana, disebabkan oleh keraguannya atas loyalitas Wiranto dan Prabowo. Lama 

terdengar kabar kedua jenderal bersaing pengaruh. 

itulah sebuah pernyataan pers yang mengatasnamakan Mabes ABRI yang 

menyebutkan ABRI mendukung sikap Nahdlatul Ulama yang meminta Soeharto turun. 

Salinan pernyataan itu diantar Prabowo kepada mertuanya. "Ini artinya militer meminta 

Bapak turun," katanya. Soeharto tak langsung percaya. Prabowo diminta mengecek soal itu 

ke KSAD. Sebaliknya, secara diam-diam, menurut seorang kerabat Cendana, Soeharto juga 

mengutus putranya, Bambang Trihatmodjo untuk mengkonfirmasikan soal ini ke Wiranto. 

Bambang memang dikenal dekat dengan Wiranto. Prabowo yang malam ini membawa 

Subagyo ke Cendana malah mengusulkan agar Wiranto digantikan Subagyo saja. Mendengar 

usul itu, Soeharto tersenyum datar. 

Minggu subuh, Wiranto menemui Soeharto di Cendana dan mengklarifikasi masalah 

ini. Ia meminta Soeharto memecatnya jika tak percaya lagi. Soeharto menggeleng. 

"Teruskan saja tugasmu," katanya. 

Sebetulnya, desakan tentang penggantian Wiranto juga pernah disampaikan 

Prabowo kepada Tutut saat  mahasiswa mulai menguasai DPR. Saat itu, Tutut 

mempertanyakan, apa yang harus dilakukan mengatasi keadaan? Prabowo menyarankan, 

Pak Harto mengganti Wiranto dan membuat dekrit darurat. Namun, Tutut mengatakan, 

ayahnya tak mau melakukan saran itu. sebab  itu, jalan lain, menurut Prabowo, yaitu  

Soeharto mundur. Tutut bertanya, apa yang terjadi kalau ayahnya turun. "Sesuai konstitusi, 

Habibie menjadi presiden," jawab Prabowo. 

 

DI Istana Negara, saat bertemu dengan sembilan tokoh reformasi, Soeharto 

mengatakan siap mundur. "Hanya, apakah dengan mundur keadaan bisa diatasi?" Dari 

pertemuan itu, Soeharto memutuskan membentuk komite reformasi, merombak kabinet, 

 dan melakukan pemilu secepatnya. Ia menegaskan tak mau dicalonkan sebagai presiden. 

"Saya sudah kapok." 

Di ruangan lain di Istana, sambil menunggu pertemuan Soeharto dengan sembilan 

tokoh, beberapa  orang berkumpul. Tampak hadir Prabowo Subianto, Mendagri R. Hartono, 

KSAD Subagyo, Panglima ABRI Wiranto, Probosutedjo, dan Tutut. Probo lalu bertanya 

kepada Wiranto, kenapa mahasiswa malah digerakkan ke Senayan. "Mereka kan tambah 

kuat dan seenaknya. Disuplai makanan lagi, " kata Probo. Wiranto menjawab, kalau tidak 

dikumpulkan, mereka bisa melakukan kekerasan di jalanan dan itu membuat situasi tambah 

kacau. 

Tekanan massa dan mahasiswa tak bisa dibendung lagi. Gedung DPR seperti pasar 

malam: orang-orang berteriak, berpidato, memanjat atap gedung. Pimpinan MPR/DPR, yang 

biasanya tak bergigi, mendadak berubah haluan: mereka ikut mendesak Soeharto mundur 

dan meminta waktu bertemu Presiden. namun  Soeharto sibuk menyusun daftar komite 

reformasi. Ada 45 orang yang disiapkan: politisi, rektor, agamawan, cendekiawan. 

Dalam pertemuan keluarga malam itu, Tutut menanyakan perkembangan terakhir. 

Menurut Prabowo, ia sempat melaporkan situasi terakhir. Desakan agar Soeharto mundur 

tak tertahankan. Saat itu, Soeharto juga mengatakan akan mundur sesudah  kabinet 

reformasi dan komite reformasi terbentuk. Pertanyaannya, siapa yang akan 

menggantikannya. Sesuai UUD, memang Habibie. "namun  Habibie tak akan sanggup 

memegang kekuasaan dan akan terjadi chaos. Jika sudah begitu, tentara bisa mengambil 

alih," ujar Soeharto. 

Seorang kerabat keluarga itu mengatakan, malam itu Soeharto menyampaikan 

keraguannya jika wakil presiden bisa mengatasi keadaan. "Pak Harto sebetulnya  meragukan 

kemampuan Habibie," ujar sumber itu. Soeharto menyadari posisinya di tubir jurang. Rabu 

20 Mei menjelang malam ia menyampaikan kepada Habibie rencananya berhenti pada 23 

Mei. Namun, sesudah Habibie pulang, Soeharto harus menemui fakta banyak tokoh 

menolak bergabung dalam komite yang ditawarkannya. 

Yang membuat jenderal besar itu terpukul, 14 menteri dari kabinetnya mengirimkan 

surat pengunduran diri. Padahal, mayoritas dari mereka sebetulnya  sudah diminta duduk 

lagi dalam kabinet reformasi. Soeharto tak memiliki  pilihan. 

Malam itu, saat  konsep pidato pengunduran dirinya disusun, Soeharto 

mengumpulkan anak-anak dan kerabat. "Apa pun risikonya, saya akan 

pertanggungjawabkan," katanya. Saat itu, Probo menanyakan siapa yang bakal jadi 

pengganti. Soeharto menjawab, "Habibie sudah mengatakan bersedia menjadi presiden". 

Probo tak percaya. "Yakin dia sanggup, Mas?" Soeharto tersenyum datar. "Ya, sanggup. Mudah-mudahan." 

Sesaat ruangan itu senyap. Salah satu kerabat bercerita, saat itu Bambang Tri sempat 

bertanya, "Kenapa tidak tanggal 23 Mei saja? Bukankah sudah diputuskan hari itu?" 

Soeharto diam saja. Malah Tutut yang menjawab. "Mau lusa atau besok, toh sama saja. 

Bapak memang harus mundur." Hening. Sayup-sayup terdengar isak Titiek dan Mamiek. 

Seseorang menyentil: situasi ini disebabkan aparat membiarkan mahasiswa menguasai DPR. 

Tak berapa lama, Prabowo masuk. Belum lagi ia duduk, Mamiek bangkit seraya 

menudingkan telunjuk. "Pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi! Keluar!" 

Malam itu, Prabowo mengaku sebetulnya  enggan keluar. Ia melihat Titiek, istrinya, 

menangis. namun  bertahan di ruangan itu dianggapnya tidak menyelesaikan masalah.  

sudah lama terdengar hubungan Soeharto dan anak-anaknya dengan Prabowo tak 

harmonis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, semua anak Soeharto 

dendam kepada Bowo. "Cuma Sigit yang agak netral," kata Sumitro dalam Jejak Perlawanan  Begawan Pejuang, 2000. 

Soeharto memendam syak wasangka bahwa Prabowo dan Habibie sedang 

menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Salah satunya yaitu  soal 

kedekatan Bowo dengan beberapa  tokoh yang saat itu menjadi lawan politik Soeharto. Dari 

istrinya, Prabowo mengetahui ia dianggap pengkhianat sesudah  bertemu Amien Rais, Gus 

Dur, dan Habibie. 

namun  Prabowo memiliki  pandangan lain soal mengapa ia dibenci. Menurut dia, selama 

ini ia selalu mengatakan keadaan semakin memburuk jika Soeharto bertanya tentang 

keadaan  keamanan. "Pak Harto mulai tak suka kepada saya. Ia berbicara serius dengan 

semuanya, kecuali saya. Saya sama sekali tak dihiraukan," kata Prabowo dalam buku 

putihnya, Maret 2000. 

Dua hari sebelum Soeharto lengser, Prabowo memang terlibat pertengkaran sengit 

dengan Tutut dan Mamiek. Keduanya menggugat Bowo yang tidak optimal membela 

Soeharto. "Kamu ke mana saja? Mengapa kamu membiarkan mahasiswa menduduki DPR?" 

Prabowo dengan sengit balik membalas." Apakah saya harus menembaki mereka? Ini sama 

saja bikin chaos." 

 upacara serah-terima jabatan itu berlangsung singkat. Selesai berpidato, Soeharto 

berdiri menunggu hakim agung mengambil sumpah B.J. Habibie. Begitu selesai, Soeharto 

menyalami Habibie, juga para hakim agung yang hadir. Tak sepatah kata pun terucap, ia 

langsung balik badan menuju Ruang Jepara tempat menunggu pimpinan MPR/DPR. 

Syarwan Hamid, salah satu Wakil Ketua DPR waktu itu, melukiskan Soeharto hanya 

bicara semenit. Berdiri setengah membungkuk dengan tangan bersilang di perut, mantan 

 penguasa itu berpamitan. "Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya 

umumkan kepada rakyat. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, Habibie sudah mengucapkan sumpah di 

depan MA. Saya harap MPR dan DPR bisa menjaga bangsa ini. Terima kasih," kata Soeharto. 

Ketua MPR/DPR Harmoko dan wakilnya, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, Ismail Hassan 

Metareum, dan  Syarwan Hamid hanya mengangguk. 

Soeharto keluar ruangan. Menggamit lengan Tutut, mantan presiden itu menuruni 

tangga Istana. Menyunggingkan senyum tipis, ia melambaikan tangan kepada juru foto. 

Sesaat lalu , dikawal pengamanan ketat ia melesat kembali ke Cendana. 

Itulah pertemuan terakhir Soeharto dengan bekas anak buahnya. sesudah  lengser, 

meski masih banyak petinggi militer dan para pejabat yang datang menjenguk, Soeharto 

memilih menarik diri. Satu-satunya saat ia menerima tamu yaitu  saat  Lebaran dan 

perayaan ulang tahunnya. namun  pernah, sehari sesudah  lengser, beberapa  orang datang dan 

meminta Soeharto menengahi konflik di tubuh ABRI, namun  Soeharto tak mau. "Lho kalian 

yang menginginkan seperti ini. Kenapa harus meminta saya lagi?" kata Soeharto seperti 

ditirukan seorang petinggi militer. 

Probosoetedjo juga emoh saat  Nurcholish Madjid menitipkan pesan padanya. Saat 

itu Cak Nur meminta Soeharto mengingatkan Habibie bahwa posisinya sebagai pejabat 

presiden hanya sementara. "Jangan sampai dia menganggap dirinya sebagai presiden 

definitif," kata Cak Nur seperti ditirukan Probo. Namun, Probo menggeleng. "Nggak ah. Saya 

tak mau berhubungan dengan orang itu," kata Probo. Belakangan, keluarga ini memilih 

menutup diri. Apalagi rumah mereka belakangan dibanjiri demonstran yang menuding 

Soeharto korupsi. "Semua keluarga terganggu," ujar Tutut. 

Agaknya, sebab  itu pula, Juli 1998, dua bulan sesudah  lengser, Soeharto 

mengumpulkan keluarganya di Puri Retno, Anyer, Banten. Seusai makan malam di pinggir 

pantai, Soeharto minta anak-anak, menantu, dan cucu menerima keadaan  pahit ini dan tabah 

melaluinya. 

Menurut dia, ini yaitu  konsekuensi dari keputusannya untuk mundur. Dan begitu 

mundur, hujatan bukannya reda, justru malah bertubi-tubi. sebab nya, ia minta anak-

anaknya tak bereaksi. Katanya, "Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih saya 

sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan 

ikhlas. Mudah-mudahan, ini mengurangi beban saya di akhirat." 

 menjelang isya, surat itu tiba di kediaman Presiden Soeharto, Jalan Cendana 10, Jakarta. yaitu  ajudan presiden, Kolonel Sumardjono, yang menerimanya dari 

utusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita. 

Rabu, 20 Mei 1998, langit Jakarta kusut masai. Ratusan ribu warga dan mahasiswa  menyemut di depan gedung DPR, Senayan, menuntut Soeharto turun dari kekuasaannya. Di Cendana, Soeharto memiliki  firasat tak enak. Surat dari Ginandjar itu tak langsung dibuka, 

melainkan dibawanya masuk kamar. Tak lama lalu , jenderal besar itu keluar dengan  raut sekusut kertas diremas. 

Pesan dari Ginandjar itu memang tidak biasa. Terdiri dari dua lembar, surat itu 

ditandatangani 14 menteri yang diurutkan sesuai dengan abjad: Akbar Tandjung, A.M. 

Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, 

Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi 

Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, 

Tanri Abeng 

Isinya membuat Soeharto terkesiap. Pada alinea pertama, para menteri meminta 

Soeharto mundur-meski dengan bahasa yang dihaluskan. "Kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari satu minggu jika  tidak 

diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai reformasi di segala bidang, 

seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada 

Selasa, 19 Mei 1998," begitu petikan surat itu. Sehari sebelum rapat di parlemen, 

pemimpin DPR meminta Soeharto mundur "secara arif dan bijaksana". 

Keempat belas pembantu Presiden yang baru menjabat dua bulan itu juga menolak 

bergabung dalam kabinet baru hasil reshuffle. Saat itu, Soeharto memang berencana 

merombak kabinetnya dengan membentuk Kabinet Reformasi. 

Menurut Probosutedjo, adik tiri Soeharto, yang saat itu berada di Cendana, sang 

kakak terlihat gugup sesudah  membaca pesan itu. Ia tak menyangka menerima surat itu, kata 

Probo. Sehari sebelumnya, penguasa Orde Baru itu masih berbincang dengan Ginandjar 

untuk membahas susunan kabinet baru. Ginandjar bahkan mengusulkan beberapa nama 

menteri yang perlu diganti dicopot dan menyebutkan penggantinya. "Pak Harto 

memutuskan mundur sesudah  membaca surat itu," kata Probo beberapa hari sesudah  

Soeharto meletakkan kekuasaannya, 21 Mei 1998. 

Bagaimana surat itu disusun? Menurut Theo Sambuaga, surat itu dibuat di ruang 

rapat kecil gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kawasan 

Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat. Di gedung ini pula Ginandjar berkantor sebagai 

Ketua Bappenas merangkap menteri koordinator. 

Awalnya, Ginandjar mengundang para menteri bidang ekonomi melakukan rapat 

koordinasi. Ada 15 menteri yang hadir: Ginandjar, Akbar, Hendropriyono, Giri Suseno, 

Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro, Rachmadi, Rahardi, Subiakto, Sanyoto, 

Sumahadi, Theo Sambuaga, Tanri Abeng, dan Ary Mardjono. Hadir pula Gubernur Bank 

Indonesia Syahril Sabirin. 

Tiga menteri absen. Menteri Keuangan Fuad Bawazier tak ada kabar, Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Bob Hassan mengaku tidak bisa datang sebab  penjagaan 

tentara di Jakarta yang berlapis-lapis. Adapun Menteri Lingkungan Hidup Juwono Sudarsono 

sedang sakit. 

Dalam rapat, para menteri melaporkan terus memburuknya perekonomian. Menteri 

Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, contohnya , melaporkan berkurangnya 

cadangan bahan bakar minyak. "Rapat menyimpulkan perekonomian terus merosot," kata 

Theo, yang saat ini Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Tempo. 

Ginandjar, menurut Tanri Abeng, lalu meminta para menteri ekonomi memusatkan 

perhatian lebih dahulu  pada situasi politik. "Juga bagaimana mengontrolnya," ujarnya. 

Sesaat sebelum menutup rapat pada setengah tiga siang, Ginandjar meminta para 

menteri tak pulang dahulu . Ia mengajak mereka bertemu lagi di ruang rapat kecil, tanpa 

dihadiri pejabat di bawahnya. "Kami bicara dari hati ke hati," kata Theo. "Pertemuan hanya 

diikuti para menteri sebab  itu diskusi informal." 

Para menteri itu lalu membahas perkembangan politik. Sesekali, mereka memelototi 

layar televisi di ruangan itu yang sedang menayangkan situasi di gedung DPR. Dua hari 

sebelum rapat itu digelar, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan 

Rakyat, Harmoko, terang-terangan meminta Soeharto mundur. Suasana tegang. Beberapa 

menteri berdiri sambil menarik napas panjang. Menjelang sore, semua sepakat posisi 

Soeharto seperti di tubir jurang. Menurut Theo, tak ada perdebatan dalam pertemuan itu. 

Sebagian besar sepakat Presiden sebaiknya menuruti permintaan rakyat, yakni mundur dari 

jabatannya. 

Para pembantu itu lalu merumuskan sikap. Semula digagas untuk membuat 

pernyataan mundur dari kabinet. Namun, kata Theo, pedan  pertemuan menganggap sikap 

itu tidak tepat. Menjelang magrib, disepakati bahwa mereka hanya menyatakan menolak 

bergabung dalam Kabinet Reformasi yang sedianya akan diumumkan Presiden esok harinya. 

sesudah  kesepakatan tercapai, rapat diskors. Ginandjar mengaku meminta Akbar 

Tandjung membuat konsep surat ke Soeharto. "Konsep surat yang sudah selesai lalu 

dibacakan. sesudah  disepakati, baru ditandatangani," katanya.

Dari 15 menteri plus Gubernur BI yang hadir, 14 menteri menandatangani kertas itu 

sesuai dengan urutan abjad. Syahril menolak meneken sebab  menganggap Gubernur BI 

yaitu  posisi independen. "Siapa pun presidennya, Pak Syahril akan tetap pada jabatannya," 

kata Theo lagi. 

Satu lagi yang menolak yaitu  Ary Mardjono, orang yang dikenal dekat dengan 

keluarga Cendana. Masih menurut Theo, Sekretaris Jenderal Golongan Karya itu merasa 

mengkhianati Soeharto bila ikut menolak bergabung dalam kabinet baru. "namun  Pak Ary diam 

saja selama pertemuan, ia hanya berbisik-bisik dengan saya," kata Theo. 

Menurut Tanri Abeng, Ary menolak tanda tangan sebab  ingin berkonsultasi dahulu  

dengan beberapa  partai. Tanri sendiri mengaku ikut tanda tangan sebab  Soeharto tak lagi 

bisa efektif sebagai presiden. "Dengan demikian, kami juga tak bisa lagi bekerja," katanya. 

Suara mencibir datang dari Fuad Bawazier. Katanya, para menteri yang 

menandatangani surat itu hanya mencari selamat. "Biar mereka bisa terpilih di kabinet 

berikutnya." Tanri sendiri tak menjawab tegas. "Saya bukan politisi. Sampai saat ini saya 

tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi," kata pria yang kini menjadi Komisaris Utama 

PT Telkom itu. Theo juga tak merasa mengkhianati Soeharto. "Kami tak memukul dari 

belakang. Pak Ginandjar waktu itu bilang bahwa pertemuan itu hanya diikuti pribadi-

pribadi," kata Theo. 

Apa pun, surat itu akhirnya diteken. Semula mereka berencana menyampaikan hasil 

pertemuan itu langsung kepada Soeharto. Namun, akhirnya diputuskan untuk 

menyampaikannya melalui surat. 

Menurut Theo, Ginandjar dan Akbar ditunjuk sebagai wakil. "Mereka berdua menteri 

paling senior dalam pertemuan itu," katanya. Namun, kepada Tempo, Akbar mengaku tak 

pergi ke Cendana mengantar surat itu. "Saya tak pernah mengantar surat itu ke Cendana," 

kata bekas Ketua Umum Partai Golkar itu. Adapun Ginandjar mengakui mengirim orang 

untuk mengantar surat bersejarah itu. Yang jelas, para pedan  pertemuan meninggalkan 

Bappenas selepas magrib. 

Tanri bercerita, sekitar pukul 8 malam ia ditelepon Wakil Presiden B.J. Habibie yang 

memintanya datang ke rumah dinas Wakil Presiden di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. 

Di sana, beberapa  menteri yang lain sudah hadir, di antaranya Menteri Koordinator 

Politik dan Keamanan Feisal Tanjung dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

Haryono Suyono. Menurut Theo, Habibie lalu menjelaskan hasil pertemuannya dengan 

Soeharto, beberapa jam sebelumnya. 

Di situ Habibie bercerita bahwa Soeharto sudah  memutuskan membentuk Komite 

Reformasi dan merombak kabinetnya. Soeharto, kata dia, juga berencana mempercepat 

pemilu. Dalam pemilihan itu, Soeharto menyatakan tak akan mencalonkan diri lagi. 

 Namun, menjelang tengah malam, Habibie menerima telepon dari Saadilah Mursyid. 

Menteri Sekretaris Negara itu memberitahukan bahwa Soeharto memutuskan untuk 

mundur. Saadilah juga menyampaikan pesan Soeharto agar Habibie bersiap diambil 

sumpahnya sebagai presiden. 

Theo menuturkan, para menteri yang hadir di Patra Kuningan langsung memberi 

selamat kepada mantan Menteri Riset dan Teknologi itu. 

Soeharto merasa ditinggalkan oleh para menterinya. Dalam tulisan yang dimuat di 

situs Internet Soehartocenter.com, "Deklarasi Surapati" disebut sebagai bagian dari 

pengkhianatan beberapa menteri yang dibesarkan Soeharto. Habibie juga dianggap ikut 

bertanggung jawab dalam peristiwa itu. 

Beberapa mantan menteri mencoba menjalin silaturahmi lagi dengan keluarga 

Cendana. Akbar, contohnya , datang ke rumah Soeharto, saat Lebaran. Theo juga selalu datang 

saat  Lebaran dan saat Soeharto sakit. Tak jelas bagaimana sikap Soeharto terhadap 

kunjungan itu. Boleh jadi, di matanya, ke-14 menteri yaitu  Brutus yang menikam 

pada hari terakhir ia berkuasa. 

awal dan akhir kekuasaan Soeharto ditandai dengan dua hal: kecemasan dan darah. 

Demonstrasi besar-besaran, penembakan mahasiswa, dan aksi massa yang  memakan korban terjadi sesaat sebelum Soeharto mengambil alih kekuasaan dari 

Soekarno, 1996. 

Hal yang sama terjadi saat  ia dipaksa turun dari jabatannya. Di ujung 32 tahun 

pemerintahannya, keadaan ekonomi negara juga hancur. Nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika terjerembap sangat cepat. 

Terjungkalnya Rupiah 

2/1/1998   5985 

8/1/1998  10676.8 

14/1/1998  7287.2 

23/1/1998  14555 

28/1/1998  11041.8 

3/2/1998  10011.2 

10/2/1998  7287.9 

16/2/1998  9699.3 

19/2/1998  8566.5 

23/2/1998  9429.5 

27/2/1998  8569.5  

10/3/1998 10477.8 SU MPR menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto 

periode 1993-1998. 

25/3/1998  8290.8 

13/4/1998  7375.3  Kerusuhan massal pecah di sekitar kampus Universitas 

Trisakti 

5/5/1998  8042.4 

9/5/1998  12281.4 

19/5/1998  12281.4  Soeharto bertemu beberapa  ulama dan tokoh masyarakat, 

di istana. 

26/5/1998  10165.5 

29/5/1998  11117.7 

 

Akhir Kekuasaan 

Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti dan kerusuhan massal  sesudah nya memicu kejatuhan Soeharto. Namun, berbagai rentetan peristiwa sebelumnya  juga menunjukkan "tanda-tanda" pudarnya pengaruh sang jenderal besar itu. 

1997 Juli 

Krisis ekonomi mulai menghantam Indonesia. Ditandai dengan nilai tukar rupiah  yang terus merosot. 

Aksi demonstrasi besar-besaran mulai muncul di kampus Institut Teknologi Bandung. Mereka menyuarakan reformasi. Aksi ini menjalar ke seluruh Indonesia. Mereka mencoba keluar dari kampus, sesuatu yang dilarang saat itu. Bentrokan mahasiswa dengan aparat 

keamanan pun terjadi di mana-mana. 

1998 Februari-Maret 

beberapa  aktivis demokrasi diculik selama berhari-hari. Penculikan ini diyakini 

sebagai usaha meredam gerakan mereka. Belakangan diketahui penculikan dilakukan oleh 

Komando Pasukan Khusus, yang saat itu dipimpin Komandan Jenderal Mayjen Prabowo 

Subianto. 

Mereka yang diculik yaitu  Nezar Patria, Andi Arif, Desmon J. Mahesa, Pius 

Lustrilanang, Haryanto Taslam, Herman Hendrawan, Rahardjo Waluyo Djati, Faisal Riza, dan 

Mugianto. Sebagian di antara mereka tak ketahuan nasibnya hingga kini. 

10 Maret 

Sidang Umum MPR menyatakan menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto 

sebagai presiden periode 1993-1998. Pada saat yang sama, para mahasiswa menggelar 

"Sidang Umum Tandingan" yang menyatakan menolak pidato pertanggungjawaban 

presiden. 

11 Maret 

MPR memilih kembali Soeharto sebagai presiden. Ini yaitu  periode ketujuh 

pemerintahannya, dan kali ini ia didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie. 

14 Maret 

Presiden Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan VII. Kabinet ini disorot 

sebab  menyertakan putri Presiden, Siti Hardijanti (Tutut), sebagai Menteri Sosial, dan salah 

satu kroninya, Bob Hasan, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

12 Mei 

Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam unjuk rasa di kampus itu. Mereka 

yaitu  Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hertanto, dan Hendriawan Sie. 

13 Mei 

Kerusuhan massal pecah di sekitar kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. 

Presiden Soeharto, yang sedang melawat ke Kairo, Mesir, mengatakan siap mundur secara 

konstitusional bila rakyat menghendaki. Ia menyatakan akan "mendekatkan diri kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan keluarga, anak-anak, dan  cucu-cucu". 

14 Mei 

Kerusuhan meluas di Jakarta. Aksi serupa muncul di Solo, yang ditambah penjarahan. beberapa  gedung, pertokoan, dan rumah terbakar, ratusan orang tewas. 

15 Mei 

Ratusan korban tewas terbakar ditemukan di Toserba Yogya, Klender, Jakarta Timur. 

16 Mei 

Ratusan lagi korban tewas terbakar di Ciledug Plaza, Ciledug, Tangerang. 

17 Mei 

Angka resmi menunjukkan 499 korban tewas dan lebih dari 4.000 gedung hancur  atau terbakar akibat kerusuhan.

18 Mei 

Ribuan mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi besar-besaran  menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Di Jakarta, mereka menduduki kompleks 

DPR/MPR, Senayan. 

Ketua MPR/DPR, Harmoko, menyampaikan hasil rapat pimpinan MPR yang meminta 

Soeharto mundur dari jabatannya secara arif dan bijaksana. namun  Panglima ABRI Jenderal TNI 

Wiranto mengatakan permintaan Harmoko itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 

19 Mei 

Di Istana Merdeka, Presiden Soeharto bertemu beberapa  ulama dan tokoh 

pertemuan dua generasi itu terjadi September 2005. Disaksikan ratusan pasang 

mata, ketiga putri Soeharto menjabat erat tangan Liem Sioe Liong yang gemetar 

dimakan usia. Siti Hardijanti Rukmana, Siti Hediati Harijadi, dan Siti Hutami Endang 

Adiningsih bergiliran menjura takzim kepada konco lawas ayahnya itu. 

Taipan nomor wahid di zaman Orde Baru itu pun membalasnya hangat. Meski sambil 

duduk, tak lupa ia mengumbar senyum. Ketiga putri itu tentulah mengingatkannya pada 

masa-masa keemasan selama berpuluh tahun yang sudah  dirajutnya bersama kekuasaan 

Soeharto. 

Soeharto, yang saat itu sudah divonis "sakit permanen" oleh tim dokter, memang tak 

bisa lagi hadir di hajatan kolega lamanya ini. Padahal, Liem, yang juga beken dengan nama 

Soedono Salim, sedang menggelar pesta ulang tahunnya ke-90. 

Pesta megah dua malam dengan ongkos Rp 20 miliar itu digelar di Hotel Shangri-La, 

Singapura. Sekitar 2.500 tamu menyesaki The Island Ballroom Hotel yang disulap bak istana 

kekaisaran Cina di masa dinasti Ming dan Ching. Meski dipenuhi konglomerat dan beberapa  

pejabat Orde Baru, kehadiran tiga putri Soeharto tampaknya memiliki  tempat tersendiri di hati 

Om Liem. 

Itu sebabnya, ketiga putri Presiden RI ke-2 ini pun selalu mendapat perhatian 

istimewa penyelenggara pesta. Begitu pula saat  mereka mengha-diri pesta perkawinan 

berlian Liem dengan Lie Shu Zen, gadis asal Lasem, Jawa Tengah, April 2004 lalu, di Singapura juga. 

 persahabatan Soeharto dengan Liem merupakan bagian dari cerita panjang 

sejarah Orde Baru. Bersama Mohamad "Bob" Hasan, ketiganya menjadi pusat pusaran arus 

ekonomi-politik negeri ini, hingga Orde Baru runtuh pada 1998 berbarengan dengan 

lengsernya Soeharto. 

Pertalian ketiganya memang terbukti memiliki  "hoki" bagus. Berkat imperium bisnis 

mereka yang menjalar ke segala penjuru negeri, majalah Forbes edisi 28 Juli 1997 bahkan 

pernah menobatkan ketiganya menjadi bagian dari orang terkaya di muka bumi ini. 

Jika dirunut ke belakang, persahabatan Soeharto dengan Liem terbuhul sejak lima 

dekade silam. Bermula dari kedatangan Liem muda di Kudus, Jawa Tengah, pada 1938. 

saat  meninggalkan tanah kelahirannya di Fujian, Cina, usia Liem baru 22 tahun. 

Bersama saudara-saudaranya, di Kudus, Liem membuka toko kelontong sembari 

membantu perjuangan RI lewat perkumpulan pedagang Cina, Cong Siang Hwee. 

Perkenalannya dengan ayah Fatmawati, mertua Bung Karno, kian melempangkan bisnisnya 

memasok kebutuhan tentara. 

Demikianlah hingga Soeharto menjabat Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, 

pada 1950-an. Atas saran Soeharto, Liem lalu  menggabungkan usahanya dengan 

kelompok bisnis Djuhar Sutanto alias Liem Oen Kian, yang juga sama-sama kelahiran Fujian. 

saat  itu, lewat bendera Four Seas, Djuhar menjadi pemasok TNI Angkatan Laut. 

Belakangan, Four Seas berganti nama menjadi Five Stars, dengan masuknya Lim Chin Song, 

yang membawa dua pegawainya, termasuk Ibrahim Risjad. Singkat cerita, Liem dan Djuhar sepakat mendirikan PT Waringin Kentjana. Inilah 

cikal-bakal imperium bisnis Grup Salim. Risjad, yang juga bergabung di perusahaan itu, 

mengajak saudara sepupu Soeharto, Sudwikatmono, yang kala itu masih berjualan karung 

goni. Empat serangkai inilah yang selanjutnya dijuluki The Gang of Four-empat pilar  bisnis Grup Salim. 

George J. Aditjondro, yang rajin menelisik harta keluarga Cendana, menyebutkan 

awal 1950-an sebagai titik awal dibangunnya kerajaan bisnis keluarga Cendana. saat  itu 

Soeharto menjabat Pangdam Diponegoro. 

Berkat dukungan Soeharto, Liem dan Bob Hasan saat itu banyak memenangi kontrak 

pasokan berbagai kebutuhan prajurit Kodam Diponegoro. Mulai dari nasi, pakaian seragam, 

hingga obat-obatan. 

Hubungan segi tiga itu makin kompak sesudah  Soeharto pindah ke Jakarta dan 

diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 

pada awal 1960-an. Ia segera mendirikan Yayasan Dharma Putera Kostrad, satu dari puluhan 

yayasan Soeharto yang kerap dijadikan instrumen bisnis keluarga Cendana. 

sesudah  Soeharto menjadi presiden, ia pun mengajak Liem, sahabat lamanya, ke 

puncak kekuasaan. Pada 1971-1972, keduanya sepakat membangun pabrik tepung terigu 

raksasa, PT Bogasari Flour Mills-cikal-bakal Indofood-di Jakarta dan Surabaya 

Sebagai bentuk proteksi, kata George, pesaingnya dari Singapura hanya diizinkan 

beroperasi di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dan menggarap pasar Indonesia bagian 

timur. Pasar utama di Indonesia bagian barat-dengan pangsa 80 persen-khusus digarap 

Bogasari. "Inilah tambang uang utama yang pertama mereka bangun," kata George. 

Penguasaan Soeharto di perusahaan ini tentu tak langsung. Selain ada 

Sudwikatmono di sana, kontrol dilakukan lewat salah satu yayasan yang didirikannya. 

Sedikitnya ada 40 yayasan di bawah kendali keluarga Cendana yang memiliki  saham di 

berbagai perusahaan besar. Selain Bogasari, berbagai sektor bisnis dimasukinya, mulai dari 

pabrik semen, pupuk, jalan tol, hingga perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan perusahaan itu 

terkait dengan Liem dan Bob Hasan. 

 SOAL Bob Hasan, kedekatannya dengan keluarga Cendana tak bisa dilepaskan dari 

bisnisnya dengan anak-anak Soeharto. Bersama Sigit Harjojudanto, ia membangun 

Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba), salah satu mesin uang Cendana. 

Sekitar 80 persen saham perusahaan di bidang pertambangan dan telekomunikasi ini 

dimiliki tiga yayasan Soeharto: Supersemar, Dakab, dan Dharmais. Sisanya dibagi di antara 

Bob dan Sigit. 

Teman main golf dan memancing Soeharto ini juga menggandeng Tommy Soeharto 

di Sempati. Sedangkan Bambang Trihatmodjo dan Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan 

Darat dirangkulnya di International Timber Corp. Berkat kepiawaiannya inilah, PT Kiani 

Kertas yang dibangun Bob mendapat kucuran dana ratusan miliar rupiah dari yayasan 

Soeharto. 

Perkenalannya dengan Soeharto bermula dari nasib baik Bob, yang sejak terlahir di 

Ngadirejo, Jawa Tengah, pada 24 Februari 1931, dibesarkan oleh Jenderal Gatot Subroto. 

Sang Jenderal yaitu  sahabat karib ayahnya, Soetedjo, pria Jawa dari keluarga juragan 

tembakau yang memperistri perempuan Tionghoa. 

 berkolaborasi dengan kedua pilar bisnisnya itulah, keluarga Cendana lambat-laun 

menancapkan kukunya di jagat bisnis nasional. Lewat keenam anaknya, menurut majalah 

Time edisi 24 Mei 1999, imperium bisnisnya menjalar di 18 sektor. Mulai dari 

pertambangan, kehutanan, bank, telekomunikasi, jalan tol, transportasi udara, hingga  media. 

Michael Backman, peneliti bisnis dan perusahaan di Asia, pernah berhitung: jumlah 

perusahaan keluarga Cendana lebih dari 1.247. Dalam tulisannya di harian The Asian Wall 

Street Journal, 26 Mei 1998, disebutkan perusahaan-perusahaan itu setidaknya tersebar 

pada 20 konglomerat. 

Padahal itu belum memperhitungkan perusahaan di luar negeri. Belum juga 

termasuk perusahaan di luar keluarga inti, seperti Grup Hanurata, yang dibangun 

Sudwikatmono bersama Sigit dan Indra Rukmana (suami Siti Hardijanti). 

Menurut taksiran majalah Time dan Forbes, total kekayaan Soeharto saat lengser 

mencapai US$ 15 miliar, atau sekitar Rp 150 triliun (dengan kurs Rp 10 ribu per dolar). 

Angka lebih fantastis pernah diungkap majalah Newsweek (Januari 1998) dan AWSJ (Januari 

1999), yang menyebut US$ 40 miliar. 

Betapapun digdayanya, kerajaan bisnis Cendana akhirnya koyak-moyak saat badai 

krisis ekonomi menerpa Asia pada 1997-1998. Putra-putri Soeharto, yang dahulu  tak tersentuh 

aparat, pun terjerat utang raksasa ke negara. 

Nasib tak berbeda dialami Salim dan Bob Hasan, dua kroni Soeharto. namun , benarkah 

imperium bisnis ketiganya sudah  ambruk? Sulit mempercayainya. Sebab, bagaimanapun, 

ketiga konglomerasi yang menggurita puluhan tahun ini sudah  menjadi pilar ekonomi 

Indonesia. Jika roboh, bangunan ekonomi nasional pun runtuh sesaat . 

 jenderal atau menteri, yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk!" Kata-

kata itu meluncur dari mulut Soeharto di atas pesawat kepresidenan, pertengahan 

1989. saat  itu dia dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Beograd, Yugoslavia. 

Soeharto tak menyebut nama namun  publik tahu siapa yang dimaksud. Leonardus 

Benyamin Moerdani. Di akhir 1980-an sang Presiden memang sedang sengit-sengitnya 

kepada Benny. Bawahan yang paling dia percaya itu berani menganjurkan dia untuk tidak 

lagi menjadi presiden dan  menentang anak-anaknya. 

Itulah isu yang berkembang. Mayjen (Pur) Kivlan Zen, bekas Kepala Staf Kostrad, 

malah mengatakan Benny ingin melakukan kudeta. Informasi ini yang menurut Kivlan 

dilaporkan Prabowo Subianto kepada mertuanya yang berujung pemecatan Benny dari 

jabatan Panglima ABRI seminggu sebelum Sidang Umum MPR 1988. 

Benny tegas-tegas membantahnya. "Bagi saya seorang prajurit yang pernah 

melawan pemimpin tertingginya berarti sudah cacat seumur hidupnya," katanya kepada 

Brigjen (Pur) FX Bachtiar yang menanyakan hal itu. 

Kata-kata Benny itu dikutip Bachtiar dalam artikelnya di biografi "LB Moerdani 

Pengabdian Tanpa Akhir" yang terbit Desember 2004. Puluhan sahabat dan kenalan yang 

ikut menuliskan pengalaman mereka mengatakan Benny seorang loyalis. Ucapan Benny 

kepada Letjen (pur) Sofian Effendy menggambarkan hal itu: "Soeharto yaitu  guru saya. Dia 

yang membesarkan saya." 

Membesarkan? Ya. Mereka berkenalan dalam Operasi Mandala untuk merebut Irian 

Barat pada 1961. Soeharto, sang Komandan, mengagumi keberanian Kapten Benny yang 

saat  itu memimpin Pasukan Naga. Mereka kembali bertemu pada 1965 kala Benny 

ditempatkan di satuan intelijen Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang 

dipimpin Soeharto. 

Hubungan mereka kian dekat. sesudah  berkuasa, pada 1974 Soeharto mengangkat 

Benny menjadi Kepala Perwakilan RI di Seoul, Korea Selatan. namun  Benny sering 

meninggalkan posnya sebab  memiliki  tugas "sampingan": mengawal Soeharto dalam berbagai 

lawatan ke luar negeri. Lakon pengawal tak resmi ini dia jalankan hingga bertahun-tahun. 

Saking percayanya, Pada 1975 Soeharto menunjuk Benny memimpin Operasi Seroja 

ke Timor Timur. Dan Benny sukses. Enam tahun lalu , dia ditugaskan memimpin 

pasukan Kopasandha membebaskan pesawat GadudaWoyla DC-9 yang dibajak di Bandar 

Udara Don Muang, Thailand. Ada yang mengatakan itu rekayasa Soeharto agar bisa 

mendongkrak pangkat Benny. 

Benar atau tidak, yang pasti sejak itu karir Benny maju pesat. Puncaknya saat  

Soeharto menunjuk Benny sebagai Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-

1988). namun , laporan Prabowo membuat Soeharto marah dan "memensiunkan" anak emasnya itu lebih awal. 

Mantan dokter tentara dalam Operasi Mandala Ben Mboi, bercerita, Soeharto sudah 

lama jengkel pada Benny. Soalnya, dia berani meminta si Bos "menjauhkan" anak-anaknya 

dari kekuasaan. Itu dia sampaikan saat  keduanya bermain bilyar, sendirian, di Cendana. 

Saat itu Benny sudah menjadi Pangab. "saat  saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Harto 

berhenti bermain, masuk kamar tidur dan tinggalkan saya di kamar bilyar," ujar Benny kepada Ben. 

Anehnya, Soeharto seperti tak bisa benar-benar membenci Benny. saat  menyusun 

kabinetnya pada 1988, Benny mendapatkan pos menteri pertahanan dan keamanan. 

Keputusan tak terduga itu membuat Benny kalah taruhan dan harus membayar Laksamana 

(Pur) Sudomo satu set golf plus 2.000 bola. 

Padahal saat  bertemu Sudomo beberapa waktu sebelum pengumunan kabinet, 

Soeharto masih amat marah pada Benny. Itu sebab  Benny mengusulkan penguasa Orde 

Baru untuk mundur dari pentas politik sesudah  1993. Benny khawatir, kalau diteruskan nasib 

Soeharto akan seperti Presiden Soekarno: diturunkan dengan paksa. 

Soeharto akhirnya diturunkan sesudah  huru-hara pada 1998. namun  itu justru berkah 

bagi kedua "sahabat" yang hampir sepuluh tahun marahan. Pada ulang tahun Soeharto 

pertama sesudah  lengser-8 Juni 1998- Benny datang. Keduanya kembali saling mengunjungi 

dan berkirim kartu ucapan hingga Benny berpulang pada 29 Agustus 2004. 

 beringin yang rimbun, pohon keluarga Pak Harto dipenuhi banyak cabang dan 

ranting. Dari enam anak terus berpinak menjadi 13 cucu, masing-masing tiga cucu dari 

Siti Hardijanti Hastuti (dengan Indra Rukmana), Sigit Harjojudanto (Ilsje Anneke 

Ratnawati), dan Bambang Trihatmodjo (Halimah Augustina). Dua cucu dari Hutomo Mandala 

Putra (dengan Tata), dan masing-masing satu cucu dari Siti Hediyati Hariadi (Prabowo 

Subianto), dan  Siti Hutami Endang Adiningsih (Pratikto Prayitno Singgih). 

Namun, jumlah itu masih bisa bertambah, bergantung pada sisi mana melihatnya. 

contohnya , apakah anak Bambang dengan penyanyi Mayangsari, yang lahir bulan lalu, mau 

dihitung dengan cara yang sama? Atau, anak perempuan Sandy Harun, yang tahun lalu 

diklaimnya sebagai benih dari Tommy Soeharto, contohnya , itu bagaimana pula? Yang jelas, 

beberapa cucu kesayangan Pak Harto sudah melanjutkan kelanggengan trah mereka dengan 

memberikan cicit kepada sang eyang. contohnya  seperti kakak-adik Ari dan Eno Sigit. 

Beberapa cucu Soeharto baru saja memasuki mahligai pernikahan, seperti Danty Rukmana 

ataupun Gendis Trihatmodjo. 

saat  generasi ketiga keluarga Cendana ini masih kanak-kanak atau bahkan 

menginjak remaja, mereka praktis hanya dikenal oleh para kerabat dan segelintir pejabat 

Orde Baru. Namun, memasuki 1990-an, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa cucu 

Pak Harto mulai berbisnis dan memasuki ruang publik sehingga dikenal oleh masyarakat. 

Ari Sigit 

SAMPAI saat jatuhnya Pak Harto dari tampuk pemerintahan pada 1998, jika 

terdengar kata "cucu", yang dimaksud pastilah Haryo Wibowo Sigit Harjojudanto, yang lebih 

dikenal sebagai Ari. Bukan hanya sebab  ia putra pertama pasangan Sigit-Ilsje, melainkan 

sebab  Ari juga cucu tertua keluarga Cendana. 

Saat para sepumemiliki  masih kecil, Ari sudah menggegerkan dunia bisnis nasional 

persis satu dekade silam. Waktu itu ia berkongsi dengan Emir Baramuli dan Ichdar Kuneng 

Bau Masseppe membentuk PT Arbamass Multi Invesco. Bukan sebab  akronim nama 

ketiganya membentuk kata "Arbamass" yang membuat heboh, melainkan cara mereka 

menjadikan perusahaan itu sebagai pemasok tunggal minuman keras di Bali yang membuat 

orang geleng-geleng kepala. Apalagi, Arbamass berniat mengatur penjualan minuman keras 

di Pulau Dewata itu lewat penjualan stiker. Kontroversi baru reda sesudah  Soeharto 

menyatakan tak boleh ada "tata niaga" untuk minuman keras. 

Sisi lainnya, gemerlap dunia hiburan. Ia pernah meluncurkan album rekaman di 

pertengahan 1990-an dengan bantuan mentornya di bidang musik, penabuh drum Jelly 

Tobing. Mantan istri pertamanya, Annisa Tri Banowati, dan istri ketiganya sekarang, Rika 

ICallebout, yaitu  bintang sinetron. Hanya bekas istri kedua, Gusti Maya Firanti Noor, yang 

tak berasal dari dunia hiburan. Meski begitu, gosip terus saja menerpa kehidupan Ari. 

Belakangan, Ari dikabarkan mulai aktif mendalami agama. Ia menjadi murid Abah Ijai 

(Guru Sekumpul)-nama panggilan KH Zaini Abdul Ghani, ulama karismatis Banjarmasin. 

Fakta ini terungkap saat  Ari menghadiri pelantikan Rudy Ariffin sebagai Gubernur 

Kalimantan Selatan, Agustus 2005. Seolah mengetahui keheranan para anggota Dewan, Ari 

menjelaskan kehadirannya itu sebagai teman. "Saya dan Pak Rudy Ariffin sama-sama murid 

Abah Ijai," katanya. 

Eno Sigit 

LAHIR sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Sigit-Ilsje, alumnus sekolah 

mode London dengan nama lengkap Retnosari Widowati Harjojudanto ini untuk beberapa 

saat menambah panjang daftar perancang busana di Tanah Air. Namun, sekarang ia lebih 

menikmati peran sebagai panitia penyelenggara (event organizer) acara anak-anak seperti 

Barney dan Holiday On Ice. "Saya sedang menikmati peran sebagai ibu," ujar ibu dua balita 

dari pernikahannya dengan Fahmi David ini. 

sesudah  sembilan tahun tinggal di London (1987?1996), Eno balik ke Jakarta dengan 

menyalurkan hobinya yang lain: menyanyi. Ia membuat album rekaman bersama komedian 

Harry de Fretes, yang saat itu sedang populer sebagai pimpinan Lenong Rumpi, kelompok 

yang menyajikan seni tradisional lenong dengan cita rasa lebih metropolitan. Sama seperti 

nasib rekaman abangnya, nama besar sebagai cucu orang nomor satu-waktu itu-di 

Indonesia pun tak bisa mendongkrak popularitas dan penjualan album. Selera memang tak 

bisa dipaksa. 

Di dunia bisnis, Eno dikenal lewat bendera PT Mahardika Bangun Pratama, yang 

mengerjakan proyek pengembangan pelabuhan terpadu Tanjung Perak-Gresik di Teluk Kali 

Lamong, Gresik. Proyek ini dimulai sejak 1992, dan seharusnya selesai akhir 1998 sebelum 

ikut gonjang-ganjing dihantam badai krisis moneter. 

Dandy Rukmana 

BERBEDA dengan Ari sepumemiliki , pemilik nama lengkap Dandy Nugroho Hendro 

Maryanto ini malah nyaris tak pernah dikaitkan dengan dunia hiburan. Padahal, ia justru 

pernah mengawaki Televisi Pendidikan Indonesia yang didirikan oleh ibunya. Anak pertama 

pasangan Siti Hardijanti Hastuti dengan Indra Rukmana ini lebih dikenal dengan kiprahnya di 

dunia olahraga otomotif. Ia banyak mengikuti reli, baik nasional maupun internasional, 

antara lain dengan navigator tingkat dunia seperti mendiang Roger Freeman. 

Dandy, yang lama di Boston, memiliki pembawaan bisnis yang paling menjanjikan 

dari generasi ketiga Cendana. Sebagai contoh, ia dan sang paman, Bambang Trihatmodjo, 

bisa sama-sama menjadi komisaris PT Bimantara Citra Tbk. berdasarkan RUPSLB pada 2004, 

dengan jabatan direktur utama diduduki oleh Bambang I. Tanoesoedibjo. 

Meski begitu, Dandy termasuk irit bicara kepada pers. Tak mengherankan jika akhir 

tahun lalu namanya kerap dipertukarkan publik dengan adik bungsunya, Danny Rukmana, 

saat  pecah berita tentang pernikahan artis Lulu Tobing dengan seorang cucu keluarga 

Cendana. Cukup banyak media massa yang awalnya memberitakan hal itu sebagai kabar 

pernikahan Dandy, bukan Danny. Akibatnya, seorang tokoh keluarga Cendana terkekeh 

mendengar kisah simpang-siur itu. "Mas Dandy kan sudah menikah. Mana mungkin kawin 

lagi," katanya saat  dimintai konfirmasi akhir tahun lalu. 

Danty Rukmana 

SELASA 23 Mei 2006, pernikahan Danty Rukmana dengan Adrianto Supoyo genap 

berumur empat tahun. Saat upacara pernikahan itu berlangsung di rumah orang tuanya di 

Cendana, terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan Indonesia. Bukan sebab  itu 

pernikahan kedua Danty sesudah  pernikahan pertamanya dengan Triyono yang berlangsung 

28 Maret 2000 kandas tak sampai dua tahun, melainkan sebab  munculnya laporan seorang 

wartawan Bali Post, Heru B. Arifin, yang menyaksikan di acara itu bahwa Pak Harto, yang 

selalu dikabarkan sakit, ternyata segar bugar dan bisa berjalan tegap tanpa ada yang 

menuntun atau memegangi tangannya. 

Heru bisa menyelinap masuk sebagai tamu tanpa diketahui petugas keamanan yang 

melakukan sensor ketat atas setiap tamu. sesudah  kejadian ini, semua pesta pernikahan cucu 

keluarga Cendana berlangsung dengan penjagaan superketat, tanpa tamu dari kalangan 

wartawan, seperti pada pernikahan Gendis Trihatmodjo bulan lalu. 

Romansa Danty dengan Adrianto terbilang menarik sebab  dicomblangi secara 

khusus oleh sang kakak, Dandy Rukmana. Bibit-bibit cinta itu disemai keduanya di Negeri 

Abang Sam, tempat Dandy dan Danty lebih sering menghabiskan waktu. Namun, Danty dan 

Adri sebetulnya  sudah berkenalan lama sekali saat  mereka masih menjadi murid di 

sebuah TK dan SD di Menteng. 

Dalam bidang bisnis, Danty terkesan lebih low profile, tidak seperti kakaknya atau 

sepumemiliki , Eno Sigit. 

Gendis & Panji Trihatmodjo 

NAMA Gendis Tri Hatmanti dan Panji Adhi Kumoro, anak pertama dan kedua 

pasangan Bambang-Halimah, baru santer terdengar sesudah  mereka membagikan 2.000 

paket sembako (sembilan bahan pokok) kepada masyarakat Pe-tamburan, Oktober 2005. 

"Setiap tahun keluarga kami selalu membagikan sembako, namun  memang baru sekarang ini 

kami yang membagikan," ujar Gendis. Panji menambahkan, "Pemberian sembako ini untuk 

memperingati ulang tahun pernikahan orangtua kami ke-24." 

23 April 2006, Gendis menikah dengan Arif Putra Wicaksono di Masjid At-Tiin, Taman 

Mini Indonesia Indah. Yang unik, dalam resepsi yang digelar keesokan harinya di Ballroom 

Hotel Grand Hyatt, para tamu mendapat hadiah sepotong kue tart putih di dalam kotak 

plastik transparan. Jika kotak dibuka dan tak terjadi perubahan warna, berarti kue bisa 

langsung dimakan. namun  jika terjadi perubahan warna, tunggu dahulu , sibak kue dengan hati-

hati, dan hup! temukan sebentuk cincin berlian yang bisa membuat hati para tamu semakin 

berbunga. 

Berbeda dengan Gendis, tampang kalem Panji semakin dikenal sesudah  ia "go public" 

sebagai pacar pemain film Laudya Cynthia Bella (Virgin). "Orangnya memang pendiam, 

nggak pecicilan. Perhatian dan enak diajak ngobrol," ujar Bella yang memanggil Panji dengan 

sebutan mesra: Miu. 

namun  seberapa seringkah para cucu ini bertemu Pak Harto? Menurut Gendis, sebelum 

menikah, hampir setiap malam Minggu mereka berkumpul dengan Eyang. Apakah soal 

politik termasuk yang dibicarakan? "Tidak pernah," Gendis menukas cepat. "Biasanya cuma 

nonton TV bareng." 

 Saiful Mujani 

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)/Peneliti Freedom Institute 

bagaimana mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat ke dalam sistem besar 

yang disebut negara-bangsa seperti Indonesia? Bagaimana keinginan masyarakat 

dikomunikasikan kepada elite pemerintah dan sebaliknya kebijakan dari pemerintah 

disampaikan kepada masyarakat dalam negara yang kompleks pada zaman modern ini? 

Partai politik, walaupun bukan satu-satunya, yaitu  jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan besar itu. 

Selain berfungsi mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam politik nasional, partai 

politik juga berfungsi mengintegrasikan kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke. 

Dengan kata lain, partai politik, dalam studi Bill Liddle tahun 1960-an, memiliki  fungsi untuk 

integrasi nasional. Individu-individu, kelompok suku, agama, kelas sosial, dan sentimen 

kedaerahan yang begitu besar di negeri kita, dimediasi dan dipertemukan dalam unit-unit 

lebih besar dalam partai politik. Partai politik juga mendekatkan jarak politik dari pusat 

kekuasaan kepada rakyat. 

Fungsi integratif dan artikulatif partai politik inilah yang diabaikan sepanjang sejarah 

kekuasaan Soeharto. Kebutuhan rezim Orde Baru Soeharto untuk integrasi nasional dan 

untuk memperantarai rakyat dengan elite pemerintahan dipenuhi terutama lewat kekuatan 

angkatan bersenjata dan oleh Golongan Karya (Golkar)-kelompok fungsional yang diciptakan 

elite tentara sendiri. 

Sifat dasar partai yaitu  refleksi dari pembelahan sosiologis masyarakat-apakah itu 

sebab  perbedaan ideologis, kelas sosial, ataupun perbedaan primordial (agama, suku, atau 

kedaerahan). sebab  itu, sejak awal, oleh para pendirinya, Golkar didefinisikan bukan 

sebagai partai politik, namun  sebagai kelompok fungsional lintas sosiologis. sebab  itu Golkar 

tidak berideologi, tidak merepresentasikan kelompok primordial atau kelas sosial tertentu. 

Ia berpretensi mewakili semuanya. Kalaupun mau disebut berideologi politik, ideologi yang 

dimaksud yaitu  Pancasila. Ia diciptakan bagi lintas golongan ataupun lintas kelompok 

sosial. Golkar seperti negara; negara dalam negara, atau bentuk lain dari negara. 

Akar dari gagasan Golongan Karya, sebagai organisasi non-partai, ini dapat ditarik 

jauh ke belakang. Setidaknya sampai pada gagasan Soekarno tahun 1920-an yang 

menghendaki adanya kelompok nasional yang mencerminkan lintas golongan dan 

kelompok, bukan partai politik yang beragam sebagai cerminan dari keragaman golongan 

atau kelompok masyarakat. 

sesudah  merdeka, elite politik lain seperti Mohammad Hatta menolak gagasan 

semacam itu. Yang mengisi pentas politik yaitu  partai-partai politik dengan ideologi yang  berwarna-warni seperti umumnya ditemukan di negara demokrasi. namun  sesudah  Soekarno 

"mengubur partai-partai politik" lewat pidatonya, bersamaan dengan berakhirnya 

Demokrasi Parlementer, tahun 1958, gagasan itu direalisasikan. Rekrutmen terhadap 

golongan-golongan ini (buruh, tani, pegawai pemerintah, guru agama, kelompok 

profesional, dan TNI) dilakukan lewat apa yang oleh Soekarno disebut Front Nasional. 

Golongan-golongan ini mendapat kursi di MPR Demokrasi Terpimpin Soekarno. Lewat 

wadah inilah TNI secara formal masuk politik. Keinginan Jenderal Nasution agar tentara juga 

berperan dalam politik nasional tertampung di sana. Sebelumnya TNI, dan presiden sendiri, 

di luar arena politik sebab  sistem parlementer yang dianut dalam demokrasi waktu itu tidak 

memberikan tempat politik pada presiden sebagai kepala negara dan TNI sebagai pengawal 

keamanan negara. Akibatnya, Soekarno dan tentara sama-sama anti-partai politik. 

Pada zaman Demokrasi Terpimpin, tentara juga membentuk organisasi-organisasi di 

berbagai sektor untuk menyaingi PKI, yang waktu itu sangat berpengaruh. Yang paling 

menonjol di antara organisasi ini yaitu  Sarekat Pekerja, yang terdiri dari organisasi pekerja 

di perusahaan perkebunan pemerintah. Organisasi bikinan tentara inilah lalu  yang 

menjadi cikal-bakal Golongan Karya. 

Secara historis, Golkar lahir sebagai wujud dari sentimen anti-partai. Berkat kerja 

tentara atas instruksi Soeharto, organisasi-organisasi yang bernaung di bawah Golkar ini 

bertambah dalam waktu singkat: dari 64 pada 1965 menjadi 252 pada 1967. Sekretariat 

bersama Golkar yang mengkoordinasi kekuatan-kekuatan golongan ini sepenuhnya di 

bawah kendali tentara. 

Sentimen anti-partai politik di kalangan petinggi tentara waktu itu mengemuka 

dengan jelas dalam seminar yang diselenggarakan di Seskoad Bandung pada 1966. Dalam 

seminar itu diusulkan agar sistem pemilu diubah dari proporsional menjadi distrik. Motif di 

balik usul ini: mencegah partai yang ada kembali mendominasi dan agar tokoh-tokoh partai 

nasional tidak memiliki  pengaruh terhadap perolehan suara. Usul tentang perubahan sistem 

pemilu oleh Angkatan Darat ini ditolak DPR namun  Soeharto mencari jalan tengah: sistem 

proporsional dipertahankan namun  tentara dikasih jatah kursi lewat pengangkatan. Di samping 

itu juga ada kursi di MPR yang mewakili golongan. Yang terakhir ini juga diangkat oleh 

presiden. 

Sentimen anti-partai pada masa awal kekuasaan Soeharto terlihat contohnya  dari 

peraturan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pada 1969, yang melarang pegawai 

pemerintah berafiliasi dengan partai politik namun  boleh menjadi anggota Golkar, sebab  

Golkar bukan partai politik. Ini lalu  menjadi tradisi sepanjang sejarah politik Indonesia 

di bawah Soeharto. 

Pemilihan umum pertama terselenggara pada 1971. Sebanyak 10 partai politik ikut 

dan . Masjumi dan Partai Sosialis yang dibubarkan Soekarno tidak direhabilitasi. namun  

Soeharto mempersilakan membentuk partai baru sebagai wadah bagi keluarga besar 

Masjumi: Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan catatan pemimpin Masjumi, 

Muhammad Natsir, tidak boleh kembali terjun di gelanggang politik. 

Hasil pemilihan umum pertama Orde Baru 1971 menunjukkan kemenangan mutlak 

kekuatan golongan anti-partai politik, yang diorganisasi di dalam Golkar, dengan perolehan 

suara 65 persen. Untuk sukses besar ini, serangkaian rekayasa politik dilakukan. Di 

antaranya dengan kebijakan agar partai politik tidak memiliki  hubungan langsung dengan 

konstituen mereka. Pengurus partai dan kantornya hanya sampai tingkat kabupaten. Tidak 

boleh sampai kecamatan apalagi desa-desa. Sedangkan Golkar, sebagai kekuatan bukan 

partai politik, dapat memobilisasi massa langsung lewat birokrasi pemerintah hingga tingkat 

desa, dan bahkan RW/RT. 

Hasil akhir dari politik pemilu ini yaitu  tergerusnya kekuatan partai politik. 

Penggerusan terhadap partai ini tidak berhenti sampai di situ. Menjelang Pemilihan Umum 

1977, Soeharto melakukan penyederhanaan sistem kepartaian, dari sistem dengan sepuluh 

menjadi hanya tiga partai. Penyederhanaan dilakukan bukan secara lazim, contohnya  dengan 

diserahkan pada hasil pemilu dan peningkatan electoral threshold, namun  dengan cara 

sewenang-wenang. 

Partai yang berlatar belakang Islam seperti Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti 

disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlatar belakang nasionalis 

seperti PNI, dan non-Islam seperti Partai Kristen Indonesia (Parkindo), disatukan menjadi 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua kelompok partai ini bersaing menghadapi kekuatan 

"negara", yakni Golkar. Mereka selalu kalah selama enam kali pemilu Orde Baru. 

Soeharto lalu membuat keputusan baru bahwa semua organisasi politik, seperti 

partai politik, harus berasas sama, yakni Pancasila. Jika sebelumnya masih sedikit ada aroma 

partai di partai politik itu, dengan keputusan politik baru itu partai-partai itu 

menjadi kurang lebih sama dengan Golkar sebagai kekuatan bukan partai politik, melainkan 

bentuk lain dari negara. 

Deparpolisasi oleh rezim Soeharto ini berlanjut dengan mengontrol partai-partai 

yang sudah tidak berbentuk itu dengan mendukung figur-figur yang bisa dipercaya oleh 

pemerintah. Biasanya figur yang kurang memiliki  akar kuat di masyarakat, atau yang 

cenderung independen dari pengaruh pemerintah. 

Di PPP, contohnya , pemerintah lebih cenderung pada orang Muslimin Indonesia 

sebab  dukungan massa terhadap tokoh-tokoh ini umumnya sudah mulai pudar berkat 

sukses pemerintah mencegah rehabilitasi Masjumi dan tokoh-tokohnya. Juga berkat sukses 

Golkar menggerogoti massa konstituennya. 

Kalaupun tokoh dari unsur NU yang didukung, biasanya bukan dari NU Jawa Timur 

yang memiliki  hubungan sangat kuat dengan massa yang lebih besar. Akibatnya, PB NU yang 

didominasi para kiai Jawa Timur, termasuk Gus Dur, menyatakan tidak lagi mendukung PPP. 

Bagi Soeharto ini yaitu  bentuk pembangkangan, dan kita tahu Gus Dur yaitu  tokoh NU 

yang dikucilkan Soeharto. Demikian juga untuk kepemimpinan PDI: Megawati tidak 

didukung sebab  memiliki  hubungan langsung dengan Soekarno. 

Secara umum retorika yang membenarkan deparpolisasi politik Indonesia pada 

zaman Soeharto itu yaitu  untuk menciptakan politik nasional lebih stabil dan 

terbebas dari konflik dan kekerasan. Meski bertujuan luhur, deparpolisasi ternyata bukan 

cara untuk mencapai tujuan itu. Stabilitas politik tidak bisa diciptakan dengan 

depluralisasi politik. 

Buktinya sangat nyata. Rezim Soeharto yang dibangun di atas sentimen dan program 

politik anti-partai ternyata berujung rusuh bahkan tumbang secara tidak hormat. Begitu 

Soeharto tumbang, ratusan partai politik muncul. Golkar yang begitu perkasa menciut 

menjadi partai yang kurang lebih seimbang dengan partai-partai lain. Setidaknya ia tidak 

bisa memerintah sendiri. Munculnya tiga pemilu yang bebas plus ratusan partai pasca-

deparpolisasi Soeharto ternyata tidak menciptakan instabilitas politik dan konflik sosial. Ini 

menunjukkan bahwa retorika deparpolisasi Orde Baru Soeharto palsu. 

Kepalsuan yang tak boleh terulang. Itu juga pelajaran bagi siapa pun yang kurang 

peduli terhadap partai. Tak terbayangkan sebuah negara yang besar dan kompleks, apalagi 

kalau harus demokratis, tanpa kehadiran partai politik yang kuat. 

 jabatan mereka memang bukan jabatan tinggi, glamor, megah, seperti seorang panglima 

atau menteri. Mereka yaitu  orang yang berada begitu dekat dengan Soeharto selama 

menjabat presiden; yang bisa meraba suasana hatinya hingga memahami geraman 

suaranya atau senyum bahagianya. Ada ajudan, ada wartawan Istana, ada teman 

memancing, dan ada fotografer. Dari mereka, kita lalu  mengenal Soeharto sebagai 

manusia. 

Soerjadi 

Ajudan Presiden 1981-1986 

Pengalaman pertama Letnan Kolonel Soerjadi bertemu dengan Soeharto sungguh 

mendebarkan. Sebelum ia berada satu mobil dengan Presiden, dia sudah mendapat tips dari 

para pendahulunya: Soeharto hanya mau mendapat laporan yang baik-baik saja. 

Hari itu Soerjadi ingin membuktikan. Duduk di sebelah pengemudi, tepat di depan 

Soeharto, dia membuka pembicaraan di sela-sela alunan klenengan (musik Jawa) dari tape 

mobil. 

"Mohon maaf, Pak," kata Soerjadi. 

"Hmm," Soeharto menanggapi dengan suara berat. 

"Mohon izin, mungkin suatu saat nanti saya memberi laporan yang kurang berkenan 

bagi Bapak," katanya. 

Soerjadi menunggu jawaban dengan hati berdebar. Di belakang, Soeharto mengisap 

cerutunya dalam-dalam. Tiba-tiba...whuz...! Soeharto menyemburkan asap cerutunya 

menghantam tengkuk Soerjadi. Soerjadi kaget dan langsung merinding. "Itu pertama kali 

saya mencium bau asap cerutu, dan saya langsung terdiam sepanjang perjalanan," katanya. 

Masih di mobil dalam perjalanan pulang ke rumah Presiden di Jalan Cendana, Jakarta, 

Soeharto memecah kebisuan. "Soer, di sini tempatnya belajar," kata Soeharto. 

Peristiwa 27 tahun lalu itu tak terlupakan bagi Soerjadi selama lima tahun menjadi 

ajudan presiden sejak 1981. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, 61 tahun lalu ini hanyalah 

satu dari belasan perwira yang pernah mendampingi Presiden. namun   selama Soerjadi 

menjadi ajudan-lalu  ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis 

Seluruh Indonesia (1993-1997)-Soeharto mengalami beberapa peristiwa penting. Di 

antaranya peristiwa berdarah Tanjung Priok dan pembajakan pesawat Garuda. 

Soerjadi masih ingat persis suasana Cendana saat peristiwa pembajakan pesawat DC-

9 Woyla milik Garuda di Bandara Don Muang, Thailand, Maret 1981. Dia menjadi 

penghubung antara Soeharto dan pasukan di lapangan yang dipimpin Kepala Badan 

Koordinasi Intelijen (Bakin) Jenderal Yoga Sugomo dan Asisten Intelijen Hankam Letjen 

Benny Moerdani. 

Menjelang sore hari, pasukan elite antiteroris sudah siap menyerbu pesawat. Yoga 

menghubungi Cendana. "Kita mau nyerang, mohon petunjuk Bapak (Soeharto), jam berapa 

baiknya?" pesan Yoga ke Soerjadi agar ditanyakan kepada Soeharto. Soerjadi menemui 

Soeharto, yang sedang membaca koran di ruang kerjanya. "Wis, Benny wis ngerti," kata 

Soeharto sesudah  mendengar laporan Soerjadi. Soerjadi lalu  melaporkan kepada Yoga. 

"Lapor, Pak," kata Soerjadi. 

"Apa dhawuhe?" tanya Yoga. 

"Bapak tidak bicara apa-apa. Kata bapak, Benny wis ngerti," kata Soerjadi. 

"Opo maksude?" Yoga bertanya lagi. 

"Saya juga nggak tahu, Pak," jawab Soerjadi. 

Sekitar pukul tiga dini hari, operasi pembebasan berhasil menewaskan lima 

pembajak dan membebaskan seluruh penumpang dengan selamat. Hanya Kapten Pilot 

Herman Rante dan Letnan Satu Achmad Kirang dari pasukan antiteroris yang tewas 

ditembus peluru pembajak. 

Jenderal Yoga melaporkan ke Presiden melalui Soerjadi. Membawa berita baik, 

Soerjadi memberanikan diri mengetuk kamar tidur Presiden. Dari dalam kamar, terdengar 

Ibu Negara bertanya dengan suara lantang. "Ono opo bengi-bengi bapake kok ditangek-ke 

(ada apa malam-malam membangunkan bapak)?" tanya Ibu Tien Soeharto sambil membuka 

pintu. "Mau melapor, Bu," jawab Soerjadi. Dari dalam kamar, Soeharto menyusul. "Sudah 

selesai, Pak," Soerjadi melanjutkan. Soeharto menjawab singkat, "Yo wis." Dan pintu 

kembali ditutup. 

Selain urusan kenegaraan, ada tugas plus yang harus dikerjakan Soerjadi. Setiap 

Jumat dan Sabtu malam, Soeharto selalu memanggilnya dan bertanya, "Soer, Mas Tommy 

neng endi?" Dan Soerjadi harus bisa menjawab saat itu juga, di mana Hutomo Mandala 

Putra (Tommy), putra bungsu Soeharto, menghabiskan malam. Melalui para telik sandi, 

Soerjadi memang terus memantau pergerakan putra kesayangan Soeharto ini. Bagaimana 

dengan anak Soeharto yang lain? "Bapak hampir tidak pernah bertanya," kata Soerjadi. 

Husni Wirajaya 

Teman Memancing 

"Entuk maneh..., entuk maneh... (Dapat lagi.., dapat lagi...)." Soeharto mendendangkan kalimat pendek itu berulang-ulang sambil tangannya mengangkat kenur 

yang berat digondol ikan. Nada dendangnya seirama suara klenengan (gamelan Jawa) dari 

radio tape kecil di sampingnya. Senyuman tak lepas dari wajah Presiden Soeharto. 

Hanya dalam tempo dua jam, delapan orang yang berada di perahu sebesar minibus 

itu mengail 224 ikan. Hampir separuhnya hasil pancingan Soeharto. 

Dari jarak sekitar 10 meter di atas kapal pengawal sebesar truk peti kemas, Husni 

Wirajaya tersenyum lega. "Saat itu saya ikut gembira sekali," kata Husni yang masih ingat 

persis peristiwa 22 Maret 1984 itu. Husni bukanlah pengawal. Pengusaha perlengkapan 

listrik itu menjadi kawan memancing Soeharto sejak 1980. 

Kedekatan Husni berawal dari ajakan almarhum Satiri, nelayan yang biasa melayani 

Soeharto saat memancing. Husni, yang memang memiliki  kegemaran memancing, dikenal 

pandai mencari lokasi berkumpulnya ikan. namun   selama tiga tahun pertama, Husni hanya 

bisa berada di lingkar ketiga pengamanan. sesudah  beberapa kali lokasi yang ditunjukkannya 

memuaskan Soeharto, baru dia bisa berada satu perahu dengan Soeharto. 

Saat paling sibuk terjadi dua hari menjelang jadwal memancing. "Saya harus 

melakukan survei beberapa lokasi dan mencobanya untuk memastikan di sana banyak ikan," 

kata pria yang biasa dipanggil Kwik itu. Tidak jarang, meski sudah diyakini lokasinya bagus, 

hasil tangkapan kurang memuaskan. Dia menolak sebuah gosip yang mengatakan ada 

sepasukan amfibi yang menyelam dan memasang ikan di kail Soeharto. "Yang penting 

lokasinya harus bagus," kata Husni. 

Jika hasil pancingan memuaskan Soeharto, esok harinya Husni akan mendapat 

telepon dari pengawal presiden, "Pak Harto nggak ngemut permen (cemberut)." Suasana 

hati itu membuat para pengawal pun bisa merasa tenang bekerja. 

Peristiwa yang tak bisa terlupakan terjadi Jumat, 26 Maret 1996. Pagi hari Husni 

bersama wakil komandan pasukan pengawal presiden sudah memastikan lokasi memancing 

yang strategis di Kepulauan Seribu. Mereka lalu  mencoba dengan melempar umpan. 

"Kebetulan kami belum sarapan," kata Husni, yang kini berusia 61 tahun. Berdua mereka 

mendapat 20 ikan hanya dalam beberapa menit. "Cukup, jangan kita habiskan!" sang 

pengawal mencegah. 

Siang hari, Soeharto datang bersama rombongan. Meski sudah memancing hampir 

empat jam, mereka hanya memperoleh dua ekor ikan. "Saya merasa bersalah, padahal 

arusnya memang tiba-tiba menjadi lebih kuat," kata Husni. Jemu tak mendapat ikan, 

Soeharto kembali ke kapal utama tanpa banyak bicara dan langsung mandi. Suasana tegang. 

Saat ia masih berlumuran sabun, air tawar yang dipakai mandi habis. Soeharto keluar 

dan menanyakan hal itu pada pengawal. Benar saja, air ternyata habis. "Mungkin ada yang 

membuka keran dan lupa menutupnya," kata Husni. Meski Soeharto tidak menunjukkan 

amarah, suasana makin tegang saja. Sesampai di pelabuhan, Soeharto turun kapal dengan 

murung. Husni memburunya. "Maaf, Pak, lain waktu saya akan survei lebih baik lagi," 

katanya memohon. "Ndak apa-apa, sudah baik, kok," Soeharto menghibur. Soeharto 

memerintahkan rombongan melanjutkan memancing. 

Esok harinya semua anggota rombongan dipanggil menghadap ke rumah Soeharto di 

Cendana, sambil membawa hasil pancingan mereka. Mereka bertanya-tanya dan agak 

gemetar. "Kami sudah siap dengan keadaan yang terburuk," kata Husni. Ternyata Soeharto 

bukannya mau memarahi, melainkan dia lupa memberi uang tips kepada rombongan 

kemarin. Hari itu mereka mendapat tips. Namun, ikan hasil tangkapan mereka diminta 

Soeharto untuk diserahkan kepada Ibu Negara. "Kami semua lega," kata pria kelahiran Pasar 

Minggu, Jakarta ini. 

Hanya dua hari sesudah  hari memancing yang nahas itu atau sehari usai mereka 

menghadap ke Cendana, Ibu Negara Tien Soeharto meninggal. 

Toeti Kakiailatu 

Wartawan Istana 

Lima Oktober 1965. Saat itu, Toeti Kakiailatu ingat. Dia masih bekerja sebagai 

wartawan Sankei Shimbun, sebuah harian Jepang. Orang berduyun-duyun menuju Taman 

Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hari itu yaitu  hari ulang tahun ABRI yang ke-

20, bertepatan dengan dimakamkannya lima pahlawan revolusi. 

Toeti melihat beberapa perwira tinggi hadir, di antaranya Jenderal Nasution, yang 

sudah bertongkat. Tak jauh dari Nasution, ada pria berbaju loreng berkacamata hitam. Di 

ketiaknya terapit tongkat komando. "Itu Pak Harto dari Kostrad," bisik seorang istri tentara 

kepada Toeti. "Gambaran laki-laki  itulah yang membayangi pemikiran saya terhadap 

Soeharto," kata Toeti. 

Tahun berikutnya, Juni 1966, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dalam 

Sidang Umum IV MPRS. Soeharto berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta 

Pusat. Akibatnya, wartawan Istana selalu wira-wiri antara Istana Merdeka dan Medan 

Merdeka Barat 15. lalu , muncul kebijakan melarang wartawan me-ngunjungi 

Soekarno di Istana Merdeka. 

Setiap hari, Soeharto ke kantor mengendarai jip. Dia tetap berbaju loreng dan 

berkacamata hitam. Suatu hari pada April 1967, dia mengajak wartawan piknik ke 

Kepulauan Seribu. Di sinilah dia pertama kali menanggalkan seragam tempurnya itu, 

berganti setelan safari dan peci. 

Di tempat piknik, para wartawan bersantap siang bersama Soeharto. Menu 

utamanya: ikan bakar dan sambal yang diulek oleh Tien Soeharto. Kendati berakrab-akrab, 

Soeharto menolak diwawancarai, apalagi menyangkut masalah politik. 

 Secara resmi, Soeharto menggantikan Soekarno pada Maret 1968. "Kami masih 

bebas berkunjung ke Jalan Cendana (kediaman Soeharto)," kata Tuti. Istrinya, Tien Soeharto, 

juga sangat perhatian kepada wartawan. Jika ada wartawan yang tak dilihatnya muncul ke 

Cendana, Tien Soeharto pasti akan bertanya. 

saat  Toeti, yang tak bertugas selama beberapa pekan, muncul, Tien Soeharto 

langsung menghampirinya. "Mengapa sudah lama tak tampak?" dia bertanya. "Saya 

melahirkan, Bu," jawab Tuti. Sembari tersenyum, Tien berkata: "Tunggu ya, Toeti." Dia 

mengambil kain batik dan beberapa baju bayi sebagai hadiah. 

Setiap Idul Fitri, banyak wartawan yang berkunjung ke rumah Soeharto, termasuk 

Toeti. "Anak saya yang bungsu bebas ke sana kemari, tanpa ada yang melarang," katanya. 

Toeti rikuh, mencoba melarang. "Biarkan saja," kata Tien. 

saat  pamitan pulang, Tien memanggil anak Toeti. Dia dihadiahi apel dan buah 

anggur. "Ayo, bilang apa?" kata Ibu Tien. "Terima kasih, Tante," jawabnya. "Eh, jangan bilang 

tante. Ini eyang," Tien menyergah. "Terima kasih, Eyang." Soeharto tertawa melihat adegan 

ini. 

Kendati begitu akrab, menurut Toeti, para wartawan tak pernah bisa bertanya 

langsung kepada Presiden. Segala kebijakan pemerintah selalu diterangkan Menteri 

Penerangan B.M. Diah. "Pernah suatu hari Pak Harto membuka wawancara langsung 

dengan wartawan Istana, yang saya lupa tanggalnya," kata Toeti. 

namun   apa yang terjadi? Semua pertanyaan wartawan dikumpulkan jadi satu dan 

dijawabnya sekaligus. sesudah  itu tak ada lagi pertanyaan tahap kedua, dan wawancara 

selesai. 

Sedangkan dengan Ibu Negara, Toeti bisa mewawancarainya secara khusus suatu kali 

untuk Radio Australia. Dalam wawancara, Tien berkata: "Saya hanya bersekolah Ongko Loro. 

sebab  orang tua saya kurang mampu, saya harus memberi kesempatan bersekolah kepada 

adik saya laki-laki. lalu  saya les mengetik dan membatik. saat  zaman revolusi, saya 

dilamar bapak," demikian tutur Tien Soeharto. Mereka menikah tahun 1947. Tien waktu itu 

usianya 25 tahun dan Soeharto, yang masih berpangkat letnan kolonel, 26 tahun. 

Wawancara kedua untuk majalah Tempo, April 1971. "Semula, saya hanya diberi 

waktu dua jam," kata Toeti. saat  wawancara, Toeti mengawali pertanyaannya tentang 

masa remaja. Saat itu Tien berkata lulus SMA. "Kendati berbeda dengan isi wawancara 

pertama, saya tak menyangkal," kata Toeti. 

Tien Soeharto menjawab pertanyaan Toeti sambil duduk bersila di atas sofa. Kakinya 

terlihat berbalut stocking. Sembari wawancara, Tien melirik tape recorder. Toeti mencoba 

menghidupkan alat perekam itu, namun   gagal. Hingga Tien bertanya: "Tahu enggak, sih, 

kamu dengan tape itu?" Toeti terdiam sebentar. "Maaf Bu, saya kurang paham," jawabnya. 

 "Ya sudah, ndak usah pakai rekaman. Saya juga ndak tahu tentang alat itu. Ngobrol sajalah, 

enakan." 

Wawancara yang semula dimulai pukul 10.00, belum berakhir sampai pukul 14.00. 

"Kami masih ngobrol terus saat  Pak Harto pulang dari Bina Graha. Pak Harto hanya 

memberi salam, tertawa, terus naik ke ruang atas," kata Toeti. 

Wawancara ketiga, saat Toeti menjadi wartawan majalah Femina. Tak banyak 

pertanyaan diajukannya. saat  itu Tien menganjurkan bagaimana seharusnya perilaku 

seorang istri dan bagaimana membantu karier suami. "Jangan lupa, minumlah jamu," pesan 

Tien. 

Saidi 

Fotografer Istana 

"Saya Ini Diajak Ikut, itu kepanjangan nama saya, Saidi," kata Saidi, bergurau. Pria 

yang kini berusia 65 tahun ini menjadi juru foto di Sekretariat Negara sejak Soeharto 

menjadi pejabat presiden. Perkenalannya dengan Soeharto dimulai sejak sang Jenderal 

memimpin Operasi Mandala membebaskan Irian Barat, 1963. 

Saidi mengabadikan pertempuran itu sebab  tugasnya sebagai staf penerangan di 

Angkatan Darat. saat  Soeharto menggantikan presiden pertama Soekarno, dia dipanggil 

menjadi juru foto Istana. "sesudah  itu, ke mana saja Pak Harto ke luar negeri, saya diajak," 

kata bapak empat anak dan kakek sembilan cucu ini. 

Selama 32 tahun menjadi juru foto di Istana, dia sudah  merekam puluhan ribu bahkan 

mungkin seratusan ribu gambar. 

Ia mengaku jarang sekali berbicara dengan Presiden. "Saya ini hanya pion, tak 

banyak bicara dengan bapak," katanya. Selain mengabadikan berbagai acara kenegaraan, 

Saidi juga selalu diminta menjadi juru foto acara keluarga. Kameranya tak pernah 

ketinggalan zaman. Sebab, jika bukan kantor yang memperbarui perlengkapannya, anak-

anak Soeharto sering kali membelikannya kamera jenis terbaru. 

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, ini mengaku Soeharto tidak pernah 

membatasi mana peristiwa yang boleh difoto dan mana yang haram. Dia sendiri yang harus 

tahu batasannya. "Kalau bapak menerima tamu pribadi, saya tahu tidak akan saya foto," 

katanya. Meski dia menolak siapa yang dimaksud sebagai tamu pribadi itu. 

Sebuah peristiwa yang membuatnya tidak enak hati yaitu  saat  mengiringi 

Soeharto bertemu Klompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa) di 

Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto berniat meneruskan perjalanan ke Pacitan, Jawa Timur, 

memakai  helikopter. Heli kecil itu hanya muat empat orang, Soeharto bersama tiga jenderal TNI. 

Sebelum heli berangkat, tiba-tiba Soeharto bertanya. "Saidi mana?" Pilot menjawab, 

"Helinya tidak cukup, Pak." Soeharto lalu  memerintahkan salah seorang mayor 

jenderal turun untuk mencari Saidi. Saat Saidi menghadap, Soeharto memerintahkannya 

naik. Terpaksa sang mayor jenderal yang memanggil Saidi batal ikut. 

namun   masa yang paling dikenang Saidi yaitu  saat  Soeharto lengser. Dialah satu-

satunya fotografer yang mengabadikan Soeharto turun tangga Istana diiringi putri 

sulungnya, Siti Hardijanti Indra Rukmana. Saidi bahkan mengiringi Soeharto hingga pulang 

ke rumahnya di Jalan Cendana. 

Saat itu suasananya murung sekali. Anak-anak dan menantunya sudah menunggu di 

rumah. Soeharto tak banyak bicara. Keriangan cucu-cucunya pun tak mampu menghibur. 

Pesan terakhir yang diingat Saidi menjelang pulang dari Cendana: "Wis, Di, kamu ikut 

Habibie." Itulah saat terakhir pengabdiannya. 

 M. Sadli 

Ekonom, kolom ini ditulis dua tahun sebelum M. Sadli wafat. 

selama 30 tahun, Soeharto berhasil membangun ekonomi Indonesia dari keadaan yang 

morat-marit pada 1965/6 menjadi salah satu Macan Asia yang pertumbuhannya 

menakjubkan. namun   Indonesia tetap negara yang paling miskin di antara negara-

negara itu sebab  dasar permulaannya juga yang paling rendah. Pada 1996/7 pendapatan 

per kapita Indonesia menurut Bank Dunia sudah sedikit melebihi US$ 1.000 setahun, namun   

Malaysia sudah tiga kali lebih tinggi dan Thailand 1,6 kali lebih tinggi. Ekspor Indonesia yang 

juga tumbuh cepat dan mencapai sekitar US$ 55 miliar setahun, namun   masih lebih rendah 

daripada Malaysia (sekitar US$ 75 miliar) dan Thailand (sekitar US$ 60 miliar tanpa minyak 

bumi) walaupun kedua negara itu penduduknya (jauh) lebih kecil. 

Yang membuat Indonesia ketinggalan yaitu , selain angka awal (starting base)-nya 

rendah, kualitas sumber daya manusia dan  pendidikan jauh terbelakang oleh sebab  sejak 

kemerdekaan tidak banyak dikucurkan dana dan daya kepada sektor yang sangat strategis 

ini. sebab  SDM Indonesia kekurangan dasar, maka industrialisasi di Indonesia juga tidak 

bisa bersifat "mandiri" (kurang tergantung dari impor) seperti di Taiwan dan Korea Selatan. 

Kedua negara itu mewarisi kultur yang lebih pro-pendidikan (dasar) dari penjajah Jepangnya 

sebelum Perang Dunia Kedua. 

Selama sekitar 30 tahun itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,7 persen 

setahun. Ini berarti bahwa selama 30 tahun itu PDB tumbuh 8?10 kali dan PDB per kapita 

sekitar 4 kali, dari US$ 250 menjadi US$ 1.000 per tahun. sebab  golongan mayoritas yang 

bawah tidak menikmati kenaikan pendapatan empat kali itu, maka golongan "kelas 

menengah" di kota-kota, baik di Jakarta maupun di daerah, mengalami kemajuan 

pendapatan yang jauh lebih besar. Lepas dari adil atau tidaknya, kemakmuran dan  

purchasing power (daya beli) inilah yang pada dirinya menjadi sumber pertumbuhan lebih 

lanjut. 

Krisis tahun 1997/8 mengguncang sendi-sendi itu dan sampai sekarang tingkat 

kehidupan tahun 1996/7 untuk sebagian besar masyarakat belum bisa diraih kembali. Kalau 

para ekonom yang "populis" seperti Dr. Mubyarto mengatakan bahwa krisis ekonomi tidak 

pernah memukul daerah di luar Jawa dan di luar kota, maka itu sebagian saja benar. Sejak 

1997, penduduk tetap tumbuh dan penduduk muda yang keluar sekolah bertambah banyak 

pula. namun  , dengan krisis dan pertumbuhan ekonomi rendah, kesempatan kerja menjadi 

sangat terbatas. Maka, masalah sosial yang sekarang pun mengganggu kehidupan sosial di 

daerah-daerah yang lebih rural yaitu  kegelisahan di antara penduduk yang muda yang 

kurang memiliki  harapan akan mendapat pekerjaan dan  pendapatan yang sesuai dengan 

aspirasi mereka. Masalah inilah yang dialami oleh berbagai proyek pertambangan, 

perkebunan, dan lain-lain agribisnis, terutama proyek besar yang PMA, seperti di bidang 

migas (contoh Caltex di Riau) dan pertambangan (contoh-contoh: Freeport, Newmont 

Mining, Kaltim Prima, PT KEM, PT Inco, dan sebagainya) yang semuanya mengalami 

masalah-masalah dengan masyarakat sekitarnya. Perusahaan-perusahaan itu menjadi 

tumpuan harapan penduduk setempat untuk mendapat pekerjaan dan status sosial (sebagai 

karyawan). Mereka benci tenaga kerja pendatang yang lebih mahir dan sering menang 

dalam rekrutmen. Orang-orang asing yang memimpin perusahaan-perusahaan 

pertambangan itu di daerah (yang agak terpencil itu) yang mencemaskan kemungkinan 

meletusnya pergolakan sosial sebab  pemerintah, baik pusat maupun daerah, sekarang 

tidak mampu, mungkin tidak berani, menegakkan law and order, ketertiban sosial, dan 

perlindungan keamanan kepada perusahaan besar. 

Keberuntungan Soeharto pada 1966 yaitu  bahwa ia bisa menggaet kelompok 

"teknokrat", kebanyakan dosen ekonomi di Universitas Indonesia, sebagai pembantu dan 

yang berangsur-angsur menjadi menterinya. Di bidang hukum dan politik juga tersedia 

dosen-dosen dari Gadjah Mada dan Padjadjaran, yang semuanya mengejar di Seskoad 

(sekolah jenderal di Bandung) sejak 1957. Kolonel (almarhum) Suwarto yang menjadi Wakil 

Kepala Seskoad memainkan peran penting meletakkan dasar strategic alliance antara TNI 

dan kaum teknokrat ini, sedangkan Pak Harto menjadi siswa/pedan  pada 1958. Maka, para 

jenderal itu cukup mengenal para dosen dari UI, Gadjah Mada dan Padjadjaran itu. Yang 

mendukung keberhasilan di bidang ekonomi yaitu  para dosen dari FE UI, dengan Prof. 

Widjojo Nitisastro sebagai primus interparis-nya, ketua tim yang berhasil memimpin 

kelompoknya lebih dari 30 tahun tanpa adanya keretakan atau persaingan yang keras. Dasar 

dari kerja sama yang erat sekali ini diletakkan di University of California, Berkeley, saat  

kelompok Widjojo ini bersama-sama mengikuti program S3 dari 1957 sampai 1962. Mereka 

ini memakai  malam minggu untuk berkumpul dan membicarakan "masalah-masalah 

ekonomi dan pembangunan" tanah airnya. 

Kaidah-kaidah ekonomi dan politik yang berlaku di zaman Soekarno, 1957?1966, 

dijungkirbalikkan oleh Soeharto sebab  dianggap gagal menyusun landasan untuk 

meningkatkan kemakmuran bangsa. Kaidah pertama zaman Soekarno itu yaitu  ekonomi 

terpimpin, bahwa kekuatan pasar tidak diizinkan melakukan fungsinya. Maka, di zaman 

Orde Baru, pasar dan harga diberi kesempatan jauh lebih banyak untuk melakukan fungsi 

alokasinya. 

Kedua, pemerintah Orde Lama tidak ramah terhadap dunia Barat dan lebih berpihak 

kepada poros antiimperialis. Bantuan ekonomi lebih banyak datang dari Uni Soviet, namun   

proyek-proyeknya kurang mampu meningkatkan produksi dan kemakmuran, juga oleh 

sebab  banyak proyek tidak bisa diselesaikan. Contohnya yaitu  pabrik baja Krakatau. 

Stadion besar Senayan banyak manfaatnya, akan namun   bukan proyek ekonomi. 

Orde Baru mengubah orientasi politik luar negeri menjadi "bebas aktif" untuk 

menerima bantuan dari Barat dan tidak menolak bantuan dari blok Timur asal diberikan 

dengan syarat-syarat yang sama. Kesamaan syarat ini juga diberlakukan pada rescheduling 

utang, yang dirundingkan lebih dahulu  dengan blok Barat lewat Paris Club. 

Ekonomi Orde Baru tidak identik dengan ekonomi liberal ataupun kapitalistis yang 

murni. Walaupun Prof. Widjojo dkk menjadi perumus utama banyak kebijakan ekonomi 

tahap pertama Orde Baru itu (1966?1973), Orde Baru lebih merupakan rezim TNI dengan 

Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Kaum militer tidak terkenal sebagai "demokratis", 

"liberal", terbuka, dan sebagainya. Nalurinya lebih banyak otoritarian, sentralistis, 

intervensionis, top-down atau mengikuti sistem komando. 

Bahwa Soeharto dan para jenderal bisa mengikuti, bahkan mendukung, resep-resep 

kebijakan ekonomi yang disarankan oleh kelompok Widjojo, ini memang tidak alamiah, dan 

harus bisa dijelaskan. Mungkin sebab  di tahun-tahun pertama (1966?1968) mereka tidak 

melihat alternatif yang lebih baik. Banyak perwira sudah  mendapat didikan di Amerika 

Serikat dan menjadi kagum atas keberhasilan sistem ekonomi di situ. Lagi pula, Widjojo cs 

juga tidak merupakan ancaman ataupun persaingan bagi mereka. Widjojo dan timnya lebih 

memusatkan perhatian kepada penataan makroekonomi, bukan mikroekonomi. Bagi-bagi 

rezeki, contohnya  HPH kehutanan, penunjukan kontraktor, dan sebagainya ada di bidang 

mikroekonomi yang tidak dijamah oleh Widjojo cs. Widjojo dan kawan-kawannya puas 

menguasai Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, Perdagangan dan 

Penanaman Modal, yang menjadi benteng-benteng para ekonom teknokrat. Departemen 

Industri, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Bulog, Pertamina, bukan daerah jajahannya. Lagi 

pula, budaya KKN belum terlalu menjamur pada 1966?1973. Putra-putri Soeharto masih 

kecil, konglomerat kroni belum besar juga. 

Salah suatu kebijakan utama pemerintah yang baru yaitu  promosi penanaman 

modal asing dan dalam negeri. Motifnya lebih banyak kebutuhan daripada ideologi. 

Ekonomi yang berantakan memerlukan modal banyak untuk membangun. Sebagian 

diusahakan dari bantuan internasional. Maka, IGGI digalang dan arus tahunan yang 

diperoleh semakin besar, dari beberapa ratus juta dolar pada 1967 sampai beberapa miliar 

setahun akhir-akhirnya. Sebagian besar dana ini dipakai untuk anggaran belanja 

pembangunan, untuk membangun infrastruktur fisik dan sosial, termasuk di bidang 

pertanian, pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan, listrik, dan sebagainya. 

Maka, untuk sektor industri dan jasa-jasa diharapkan masuknya PMA dan PMDN, 

dan dua undang-undang diterbitkan untuk memberikan insentif dan jaminan. Kebijakan ini 

berhasil sekali. Modal Amerika dan Barat masuk di bidang migas dan pertambangan umum, 

dan modal Jepang masuk antara lain ke bidang industri. PMDN ramai masuk di industri, 

kehutanan, real estate. 

Tahap 1966?1973 yaitu  tahap ekonomi bebas, artinya belum banyak 

pembatasannya. Rizal Mallarangeng di bukunya, Mendobrak Sentralisme Ekonomi, 

menyebut tahap ini tahap liberalisasi yang pertama. Ekonomi rata-rata tumbuh di atas 7 

persen setahun sebab  sifatnya rehabilitasi dan sektor pertanian masih bisa tumbuh banyak 

sebab  tersedianya teknologi baru produksi padi. 

namun  , pada 1973?1974 timbul reaksi (Malari) dalam bentuk demonstrasi mahasiswa 

besar-besaran. Dampak kesenjangan dari ekonomi pasar, yang pada dirinya berhasil 

meningkatkan laju pertumbuhan, menampakkan dirinya. Amarah mahasiswa ditujukan 

kepada PMA Jepang, dicetuskan oleh kunjungan Perdana Menteri Jepang. namun  , gejala 

protes mahasiswa ini juga terjadi di Bangkok sehingga merupakan gejala regional. Maka, 

dilema ekonomi pembangunan yang klasik muncul: laju pertumbuhan yang pesat lewat 

pasar yang bebas juga menimbulkan kesenjangan. Sebagian masyarakat mulai menolak 

kapitalisme, pasar bebas, PMA, menguatnya ekonomi nonpribumi. 

Maka, sejak 1974 meningkatlah proteksionisme, dirigisme, penjatahan, 

pemberdayaan usaha pribumi. Rizal Mallarangeng melihat periode 1973?1983 sebagai 

sentralisme yang kembali. Kelompok Widjojo masih berkuasa dan mencari akomodasi 

kepada kecenderungan politik ini sambil berusaha agar ekonomi masih berjalan cukup 

efisien dan terbuka. Antara lain mereka berhasil menangani krisis Pertamina dengan restu 

Soeharto. 

Kebetulan periode ini dikurniai rezeki minyak bumi, sehingga jumlah dana yang 

tersedia bagi pemerintah lebih dari cukup. Industrialisasi masih bisa berjalan berdasarkan 

pasar dalam negeri, yang daya belinya disirami oleh rezeki minyak. Biasanya tahap import 

substitution industrialization hanya berlangsung 10 tahun. Di Indonesia bisa berlangsung 

sampai 1983, sebab  ada semacam tahap kedua, dimungkinkan oleh rezeki minyak. Baru 

pada 1983 produksi tekstil dalam negeri mulai menumpuk sebab  tidak mampu dijual di luar 

negeri. Baru sesudah  devaluasi ekspor naik sangat besar. 

Sementara itu, harga minyak bumi jatuh di permulaan dasawarsa delapan puluhan. 

Masa pancaroba keuangan ini melahirkan kesempatan, dan keharusan, untuk banting setir 

dalam kebijakan ekonomi umum. Maka, sejak 1983 ada kesempatan menjalankan 

deregulasi di berbagai bidang. Widjojo (yang bukan lagi Menko Perekonomian di tahun itu 

namun   masih berkantor di Bappenas dan tetap "Pak Lurah" bagi kelompoknya), Ali 

Wardhana, Saleh Afiff, Radius, Sumarlin mencanangkan deregulasi (tahap pertama) di 

bidang perbankan, perdagangan luar negeri (SGS dari Swiss menggantikan peran Bea-Cukai), 

memangkas perizinan di bidang industri dan investasi. Deregulasi ini dijalankan secara 

bergelombang, artinya tidak dalam satu kali pukul, dan tuntas sekitar 1989. Sebetulnya, 

deregulasi masih berjalan terus, namun   tambah lama tambah sukar untuk mendapat 

dukungan Presiden Soeharto. Di masa boom, kesediaan Pak Harto meneruskan deregulasi 

berkurang sebab  memerlukan pengorbanan. 

Laju pertumbuhan PDB pada dasawarsa delapan puluhan secara rata-rata hanya 

mencapai 6,1 persen setahun. Ini disebabkan sektor pertanian dan pertambangan mulai 

jenuh tumbuh (sesudah  swasembada beras dicapai pada 1983?1984), namun   laju 

pertumbuhan di sektor industri manufaktur mencapai rekor 12 persen setahun, tertinggi di 

Asia Tenggara. Berkat berbagai deregulasi, maka laju pertumbuhan PDB 1990?1996 

mencapai 7,7 persen setahun. 

Dua kali terjadi bahwa paket kebijakan yang cocok untuk zamannya dan 

menghasilkan laju pertumbuhan tinggi pada dirinya menyimpan benih kegagalannya. Pasar 

bebas 1966?1973 sangat berhasil menumbuhkan ekonomi, namun   tidak berhasil 

memperkecil jurang kesenjangan yang bisa dilihat di Jakarta. Deregulasi 1986?1996 

melahirkan boom ekonomi, namun   berakhir dengan krisis dahsyat sebab  tidak ditambah 

landasan institusional dan lembaga dan  sistem pengawasan yang kukuh. Maka, di era 

Reformasi, institution building dan rebuilding menjadi penting. Pedoman-pedoman yang 

baru yaitu  transparency, accountability & good governance. 

 ABAR dari kawasan Bintaro itu cepat mencapai Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, 

Jakarta Pusat. Pemilik rumah langsung menggelar rapat keluarga. Ia mengumpulkan 

keempat adiknya, kecuali Hutomo Mandala Putra. 

Justru Hutomo, alias Tommy, yang jadi pusat keprihatinan. Adik laki-laki bungsu itu 

diberitakan tertangkap di Bintaro pada 28 November 2001. Elza Syarief, pengacara Tommy 

yang ikut dalam rapat keluarga itu, mencatat peran Siti Hardijanti Rukmana-biasa disebut 

Tutut-si pemilik rumah. 

sesudah  menyimak semua saran, putri sulung Soeharto itu memutuskan agar tim 

pengacara Tommy diperkuat. "Tim pengacara Pak Harto jadi ikut membantu kami," kata Elza 

kepada Ami Afriatni dari Tempo. 

Tommy, yang didakwa membunuh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dan 

memiliki senjata, lalu diadili. "Sampai berbulan-bulan Mbak Tutut sulit tidur ngurusin masalah  

Mas Tommy," kata Elza. Tommy jadi buronan selama setahun dan 22 hari. 

Tutut ibarat ganjal bagi keluarga Soeharto. Ia mengurusi mulai dari tuntutan 

pengadilan sampai soal kesehatan ayahnya. Ringkas kata, perempuan yang menikah dengan 

Indra Rukmana pada 29 Januari 1972 itu selalu tampil di depan membela trah Soeharto. 

Orang tuanya memang sudah  lama memberikan kepercayaan kepada emak tiga anak 

ini. saat  ayahnya masih presiden, Tutut mengakui kurangnya waktu Pak Harto dan Ibu Tien 

memperhatikan anak-anaknya. "sebab  itu, sejak di SMA saya sudah  menjadi ibu sekaligus 

bapak untuk adik-adik saya," kata Tutut, yang tidak menamatkan kuliah di Fakultas Teknik 

Universitas Trisakti, Jakarta, kepada Kompas. 

Soeharto selalu mendorong Tutut bergiat di lapangan sosial dan politik. Dalam 

Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, orang kuat Orde Baru itu memuji aktivitas 

sosial Tutut. "Itu ajaran yang kami berikan kepadanya, agar tidak hidup sendirian, namun  

bermasyarakat." 

Tutut lahir pada 23 Januari 1949 di Yogyakarta, saat  Soeharto sedang menyiapkan 

Serangan Umum 1 Maret. Kelahiran Tutut, kata Soeharto dalam otobiografinya, "Ternyata 

menambah semangat saya untuk berjuang." 

Pada awal 1990-an, Tutut mendirikan Yayasan Tiara Indah, yang menggelar Kirab 

Remaja Nasional. Ia juga menjadi orang nomor satu di Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, 

Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Organisasi Federasi Perhimpunan Donor Darah 

Internasional, dan Palang Merah Indonesia. 

Di dunia bisnis, nama Tutut berkilau pada 1990, saat  perusahaannya, PT Citra 

Marga Nusaphala Persada, berhasil membangun jalan tol Cawang-Tanjungpriok. Ini 

perusahaan swasta pertama yang membangun dan mengoperasikan jalan tol. 

lalu  dia melenggang ke bisnis media dengan mendirikan Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI) dan beberapa stasiun radio. Dunia politik? Jangan tanya. Dalam Musyawarah 

Nasional Golkar 1993, dia terpilih menjadi salah satu ketua dewan pimpinan pusat. 

Menjelang Pemilihan Umum 1997, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama saat  itu, 

Abdurrahman Wahid, menggandeng Tutut ke beberapa  pesantren. Kepada para kiai dan 

santri, Gus Dur menyebut Tutut tokoh masa depan. 

Dalam Sidang Umum MPR 1998, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Tutut 

masuk kabinet sebagai Menteri Sosial. Ikut masuk kabinet beberapa  orang dekat Tutut di 

Golkar: Jenderal (Purn.) Hartono, Theo Sambuaga, Ary Mardjono, dan Muladi. 

namun , apa daya, kabinet itu hanya bertahan dua bulan. Soeharto lengser sebab  

gelombang unjuk rasa mahasiswa. Redupkah ambisi politik Tutut? Ternyata tidak. 

Menjelang Pemilu 2004, ia mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa, yang dipimpin Hartono 

dan Ary Mardjono. 

Partai itu, yang menggadang-gadangnya sebagai calon RI-1, memang tak digubris 

pemilih. namun  Tutut tak kekurangan pekerjaan, terutama merawat ayahnya, yang sejak 

lengser sering sakit-sakitan-sampai akhirnya menutup mata. 

IGIT Harjojudanto sekarang sudah berubah. Putra kedua Soeharto ini gemar menyepi. 

Terkadang berminggu-minggu mengurung diri di salah satu hotel di Bali. Bila pulang 

ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, pria 57 tahun ini lebih senang di 

dalam kamar. 

Sebelum Soeharto meninggal, ayah tiga anak itu jarang kumpul bersama kerabatnya 

di Jalan Cendana. Ia juga renggang dengan istrinya, Elsje Anneke Ratnawati. contohnya , Sigit 

tak terlihat dalam pengajian keluarga. Kalaupun ia keluar rumah, ia hanya berjalan kaki di 

dekat kediamannya. Lidahnya juga tak asing dengan makanan murahan kaki lima. 

Cerita yang disampaikan oleh orang dekat Sigit ini memang bertolak belakang 

dengan kehidupannya pada masa ayahnya berkuasa. Menurut seorang partner bisnisnya, 

Sigit gemar berjudi. Hobinya itu, konon, pernah membuat Soeharto jengkel sehingga 

melarang Sigit ke luar negeri. 

Soal uang tak jadi masalah baginya. laki-laki  yang cuma mengecap pendidikan di 

sekolah lanjutan atas ini memiliki saham di puluhan perusahaan. 

Sigit yaitu  tipikal putra Soeharto yang pendiam. Dia cenderung menutup diri dari 

hiruk-pikuk media massa. Cuma satu kegiatannya yang membuatnya tak menghindar dari 

wartawan, yaitu menyangkut aktivitasnya di bidang olahraga. Di sini dia menorehkan "nama 

baik". 

Sigit mendirikan klub sepak bola Arseto pada 1978. Sigit memang penggemar bola. 

"saat  di SMP, saya yaitu  penyerang," katanya waktu itu. Peran di klub bola inilah yang 

lalu  mengantar Sigit menjadi Ketua Harian Liga Sepak Bola Utama pada 1980-an. 

Dia pula yang merintis PSSI Garuda. Di tangannya, tim PSSI mencatat prestasi yang 

bagus, yaitu menempati posisi kedua perebutan Piala Raja di Thailand, 1983. Pada tahun 

yang sama, dia ditabalkan menjadi Pembina Olahraga Terbaik 1983. 

Di dunia usaha, ia pernah berbisnis dengan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal 

Siregar. Sigit yaitu  salah seorang pemegang saham di PT Victor Jaya Raya (VJR) yang 

berkantor di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan pengembang ini membangun hunian 

mewah lengkap dengan lapangan golf di Pancur Batu, Sumatera Utara. Berdiri pada 1991, 

VJR mengandalkan kucuran kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU). 

Mula-mula kredit mengalir ke VJR Rp 18 miliar, hingga 1996 tercatat utang VJR di 

BPDSU mencapai Rp 200 miliar. Perusahaan ini gampang memperoleh kredit sebab  

pengaruh Sigit dan Raja Inal. Kendati macet, tak ada yang mempersoalkannya kala itu. Raja  Inal sendiri tak lagi bisa dimintai konfirmasi. Pada September 2005 ia tewas dalam  kecelakaan pesawat Mandala Airlines di Bandar Udara Polonia, Medan. sesudah  Soeharto lengser dari tampuk kekuasaan, masalah  Sigit muncul ke permukaan. 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pernah mempersoalkan pada 1998. Hanya, kredit 

macetnya tetap tak tersentuh. Dia tak pernah memenuhi panggilan jaksa di Medan itu. 

Bukan hanya Sigit, bahkan istrinya, Elsje, juga berurusan dengan penyidik Kepolisian 

Daerah Metro Jaya, Maret 2002. Seorang pria bernama Stephanus Setiawan membuat 

laporan ke Polda Metro Jaya, isinya: Elsje memiliki   Rp 20 miliar. Laporan itu kandas di 

tengah jalan. Baik Sigit dan Elsje tak bisa dimintai konfirmasi. namun , kata Juan Felix 

Tampubolon, kuasa hukum keluarga Soeharto. "Semua itu hanya omong kosong belaka." 

 lebih dari 10 tahun namanya tenggelam bak ditelan bumi, pada akhir tahun lalu ia 

kembali menjulang. Nama Bambang Trihatmodjo mendadak masuk jajaran superkaya 

versi Forbes Asia edisi 13 Desember. Berada di urutan ke-33, ia menjadi satu-satunya 

anak Soeharto di deretan orang tajir di Indonesia. Lulusan Polytechnic Institute of Virginia, 

Amerika Serikat, 1979 ini memiliki kekayaan US$ 200 juta atau Rp 1,9 triliun. Sebagian besar 

berasal dari hampir 13 persen saham Asriland di Global Mediacom-nama baru Bimantara-

konglomerasi yang dirintisnya sejak ia masih berusia 28 tahun. 

Sejarah Bimantara memang fenomenal. Awalnya, grup bisnis ini hanya bergerak di 

bidang perdagangan, namun  dengan cepat mereka menggurita. Asuransi, rumah mewah, 

konstruksi, televisi, perhotelan, transportasi, perkebunan, perikanan, otomotif, makanan, 

kimia, dan pariwisata dirambah dengan mudah. Di puncak kejayaan, ada 56 perusahaan 

yang bernaung di bawah beberapa induk perusahaan dengan Bimantara sebagai bintangnya. 

Analis GSH Consulting, Goei Siaw Hong, mengatakan bisnis Bimantara melejit sebab  

mendapat banyak perlakuan istimewa. Mereka yang pertama mendapat lisensi jaringan 

seluler GSM melalui Satelindo, lalu  dijual ke Indosat. Mereka juga yang paling dahulu  

mendapat izin mendirikan stasiun televisi swasta di Indonesia, RCTI. 

Bambang pernah memonopoli perdagangan jeruk di Kalimantan melalui PT Bima 

Citra miliknya. Pada 1993, dia melepasnya sesudah  dikritik keras sebab  merugikan petani. 

"Memang keistimewaannya tak sebanyak yang didapat Tutut dan Tommy," kata Hong. 

Mendapat banyak kesempatan, kemudahan, dan pinjaman bank, membuat bisnis 

mereka melaju tanpa hambatan. Boleh dikatakan, tak ada saingan berarti. Itu membuat 

untung datang berlipat-lipat. Rezekinya terus melimpah bagai menunggu jam pasir. "Ini 

sebetulnya  tipikal konglomerat di Indonesia, bukan hanya Bambang," kata Hong. 

Gerakan melambat saat  krisis ekonomi terjadi pada 1997. Turunnya Soeharto 

setahun lalu  membuat beberapa  perusahaan mereka mulai limbung. Bisnis tanpa 

fondasi kuat itu satu per satu ambruk. Utang yang menumpuk akibat ekspansi tanpa 

perhitungan matang makin membuat jalannya terseret-seret. 

Catatan BPPN pada 1999 menunjukkan Bambang Trihatmodjo menjadi peminjam 

terbesar Bank Mandiri di antara 50 debitor kakap lainnya. Utangnya di atas Rp 20 triliun. 

Tempat kedua diduduki adiknya, Hutomo Mandala Putra, dengan kredit hampir Rp 5 triliun. 

Uang itu sebagian besar disalurkan Bambang ke Chandra Asri, yang dirancang dengan 

investasi US$ 2,25 miliar. Kredit kedua terbesar dikucurkan ke Apac Centertex sebesar Rp 

865,4 miliar. 

Contoh keistimewaan lainnya yaitu  saat  Bank Andromeda miliknya dilikuidasi 

pada 1997. Dua minggu lalu , ia mendapat izin membeli 99 persen saham Bank Alfa. 

Izin turun sebab  dia lolos dari daftar orang tercela Bank Indonesia. Memang, tak semua 

pemilik dan direksi bank likuidasi menjadi orang tercela. Bambang beruntung, tak termasuk 

salah satu di antaranya. 

Suami artis Mayangsari ini juga satu-satunya yang dibolehkan membayar sendiri 

deposannya. Bankir lain, yang banknya dilikuidasi bersamaan, tidak mendapat kesempatan 

itu. Pembayaran deposan mereka dialihkan ke bank yang ditunjuk pemerintah. 

Angin bisnis berbalik arah. Chandra Asri sudah lama dilepas kepada Prajogo 

Pangestu, sebagai bagian dari restrukturisasi utang. Peter Gontha mengatakan Bambang 

memang menjual saham di sebagian perusahaan. "Kita tidak tahu strategi apa yang ia 

jalankan," kata Peter, yang masih sering bertemu sobat lamanya itu. Peter tak mau bicara 

soal geliat bisnis di masa lalu. 

Lewat Global Mediacom, pria 53 tahun ini, kini masih memiliki belasan perusahaan, 

seperti televisi, radio, koran, telekomunikasi hingga Plaza Indonesia. Meski tak sampai habis-

habisan dan masih kaya